Pendampingan Sekolah Rakyat oleh Itjen Kementerian PU
19 Desember 2025
Bidang Ilmu
:
Prasarana Strategis
Penulis
:
Dr. Ir. Moch. Yusuf Hariagung, M.M., M.T.
11
67
0
0
Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan menyelesaikan pembangunan 104 sekolah rakyat tahap 2 atau sekolah rakyat permanen pada akhir Juli 2020. Pembangunan yang terakhir di Jepang Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan menyelesaikan pembangunan 104 sekolah rakyat tahap 2 atau sekolah rakyat permanen pada akhir Juli 2020.
Pembangunan yang terakhir di Jepang Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan menyelesaikan pembangunan 104 sekolah rakyat tahap 2 atau sekolah rakyat permanen pada akhir Juli 2020. Pembangunan yang terakhir di Jepang
Pada tahap perencanaan, koordinasi melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian ATN BPN, dan di bawah Komando Kementerian Sekretariat Negara. Sehingga diperlukan keselarasan sejak awal. Selain itu, waktu pelaksanaan yang sangat singkat untuk mengejar kesiapan tahun ajaran baru tahun 2025-2026 pada sekolah rakyat rintisan
dan tahun 2026-2027 untuk pembangunan sekolah. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan menyelesaikan pembangunan 104 sekolah rakyat tahap 2 atau sekolah rakyat berbasis kawasan. Menuntut adanya pendampingan, memastikan seluruh proses berjalan tertib dan tepat waktu.
Pendampingan diawali dengan memastikan bahwa setiap lokasi benar-benar siap untuk dilaksanakan. Fokus utama berada pada kejelasan aspek administrasi dan kesiapan teknis sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
Dari sisi administrasi, inspektorat memastikan lokasi memiliki status lahan jelas, tidak bermasalah, serta sesuai peruntukan ruang dan perizinannya. Berikut adalah kriteria kesiapan administrasi.
Dari sisi teknis, dilakukan penelahan kondisi lahan, utilitas, akses lokasi, bangunan existing, serta potensi risiko bencana. Berikut adalah kriteria kesiapan teknis. Seluruh informasi ini diperkuat dengan dokumentasi.
Tahap ini memastikan lokasi benar-benar layak dikerjakan, sehingga risiko perubahan desain, pekerjaan tambah, dan keterlambatan dapat ditekan sejak awal. Setelah kesiapan lokasi dipastikan, pendampingan diarahkan pada konsistensi dokumen teknis dan administrasi pelaksanaan. Fokus utamanya adalah memastikan keselarasan antara gambar kerja, spesifikasi teknis,
dan perhitungan HPS. Pendampingan juga menekankan pentingnya bukti dukung pembentuk harga, kejelasan metode kerja, jadwal pelaksanaan, serta kesiapan tim pelaksanaan di lapangan. Pada fase ini, potensi ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi lapangan mulai diidentifikasi lebih dini, sehingga dapat dikoreksi sebelum masuk ke pekerjaan fisik.
Pendampingan tahap pelaksanaan dilakukan secara berkesinambungan, dari administrasi awal, pelaksanaan fisik, dan penyelesaian. Pembelajaran fisik serah terima hasil pekerjaan, hingga pelaporan. Sebagai pemuatan pengendalian, dilakukan inspeksi lapangan secara sampling untuk memperoleh gambaran objektif atas mutu pekerjaan.
Pemeriksaan melihat kesesuaian volume, kualitas material, serta kerapihan pekerjaan. Pendekatan sampling ini memungkinkan identifikasi pola risiko secara cepat, terutama karena lokasi tersebar di banyak wilayah dan waktu pelaksanaan sangat terbatas. Setiap temuan diarahkan untuk segera ditindaklanjuti secara teknis dan administratif agar tidak berkembang menjadi risiko yang lebih besar.
Dari pelaksanaan pendampingan renovasi sekolah rakyat, terdapat sejumlah pembelajaran utama yang relevan untuk menjadi bekal perbaikan pada tahap berikutnya. Khususnya pada tahap pembangunan sekolah rakyat tahap 2, kita berhasil memperoleh berbagai masukan. Pertama, kesiapan dokumen sejak awal menjadi penentuan.
Kedua, kita memperoleh beberapa masukan. Pertama, kesiapan dokumen sejak awal menjadi penentuan. Kedua, kita memperoleh beberapa masukan.
Kedua, kita memperoleh beberapa masukan. Kedua, kita memperoleh beberapa masukan. Ketidaklengkapan readiness kriteria terbukti berdampak pada perubahan desain dan tambahan pekerjaan di tengah pelaksanaan.
Kedua, konsistensi antara dokumen kontrak dan kondisi lapangan harus dijaga sejak awal untuk menghindari risiko administrasi dan penurunan kualitas. Ketiga, keberadaan tenaga ahli dan fungsi pengawasan di lapangan sangat penting. Ketiga, penyelidikan.
Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan.
Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan.
Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan.
Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan.
dalam mitigasi risiko sekaligus memperkuat peran APIP sebagai mitra strategis
satuan kerja dalam menjaga ketertiban pelaksanaan dan kualitas hasil kerjaan
ke depan, Inspektora General akan melanjutkan pendampingan pada sekolah rakyat tahap 2
serta melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sesuai program kerja pengawasan
tahunan tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan
atas program prioritas nasional demikian beberapa hal
yang menjadi program utulan Bapak Presiden Prabowo Soejato dan juga merupakan program
strategis nasional semoga menjadi khasana dan pembelajaran bagi seluruh
insat kementerian pekerjaan umum di seluruh wilayah Republik Indonesia
terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan
wa maafiqillah wa mitoni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Pembangunan yang terakhir di Jepang Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan menyelesaikan pembangunan 104 sekolah rakyat tahap 2 atau sekolah rakyat permanen pada akhir Juli 2020. Pembangunan yang terakhir di Jepang
Pada tahap perencanaan, koordinasi melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian ATN BPN, dan di bawah Komando Kementerian Sekretariat Negara. Sehingga diperlukan keselarasan sejak awal. Selain itu, waktu pelaksanaan yang sangat singkat untuk mengejar kesiapan tahun ajaran baru tahun 2025-2026 pada sekolah rakyat rintisan
dan tahun 2026-2027 untuk pembangunan sekolah. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan menyelesaikan pembangunan 104 sekolah rakyat tahap 2 atau sekolah rakyat berbasis kawasan. Menuntut adanya pendampingan, memastikan seluruh proses berjalan tertib dan tepat waktu.
Pendampingan diawali dengan memastikan bahwa setiap lokasi benar-benar siap untuk dilaksanakan. Fokus utama berada pada kejelasan aspek administrasi dan kesiapan teknis sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
Dari sisi administrasi, inspektorat memastikan lokasi memiliki status lahan jelas, tidak bermasalah, serta sesuai peruntukan ruang dan perizinannya. Berikut adalah kriteria kesiapan administrasi.
Dari sisi teknis, dilakukan penelahan kondisi lahan, utilitas, akses lokasi, bangunan existing, serta potensi risiko bencana. Berikut adalah kriteria kesiapan teknis. Seluruh informasi ini diperkuat dengan dokumentasi.
Tahap ini memastikan lokasi benar-benar layak dikerjakan, sehingga risiko perubahan desain, pekerjaan tambah, dan keterlambatan dapat ditekan sejak awal. Setelah kesiapan lokasi dipastikan, pendampingan diarahkan pada konsistensi dokumen teknis dan administrasi pelaksanaan. Fokus utamanya adalah memastikan keselarasan antara gambar kerja, spesifikasi teknis,
dan perhitungan HPS. Pendampingan juga menekankan pentingnya bukti dukung pembentuk harga, kejelasan metode kerja, jadwal pelaksanaan, serta kesiapan tim pelaksanaan di lapangan. Pada fase ini, potensi ketidaksesuaian antara rencana dan kondisi lapangan mulai diidentifikasi lebih dini, sehingga dapat dikoreksi sebelum masuk ke pekerjaan fisik.
Pendampingan tahap pelaksanaan dilakukan secara berkesinambungan, dari administrasi awal, pelaksanaan fisik, dan penyelesaian. Pembelajaran fisik serah terima hasil pekerjaan, hingga pelaporan. Sebagai pemuatan pengendalian, dilakukan inspeksi lapangan secara sampling untuk memperoleh gambaran objektif atas mutu pekerjaan.
Pemeriksaan melihat kesesuaian volume, kualitas material, serta kerapihan pekerjaan. Pendekatan sampling ini memungkinkan identifikasi pola risiko secara cepat, terutama karena lokasi tersebar di banyak wilayah dan waktu pelaksanaan sangat terbatas. Setiap temuan diarahkan untuk segera ditindaklanjuti secara teknis dan administratif agar tidak berkembang menjadi risiko yang lebih besar.
Dari pelaksanaan pendampingan renovasi sekolah rakyat, terdapat sejumlah pembelajaran utama yang relevan untuk menjadi bekal perbaikan pada tahap berikutnya. Khususnya pada tahap pembangunan sekolah rakyat tahap 2, kita berhasil memperoleh berbagai masukan. Pertama, kesiapan dokumen sejak awal menjadi penentuan.
Kedua, kita memperoleh beberapa masukan. Pertama, kesiapan dokumen sejak awal menjadi penentuan. Kedua, kita memperoleh beberapa masukan.
Kedua, kita memperoleh beberapa masukan. Kedua, kita memperoleh beberapa masukan. Ketidaklengkapan readiness kriteria terbukti berdampak pada perubahan desain dan tambahan pekerjaan di tengah pelaksanaan.
Kedua, konsistensi antara dokumen kontrak dan kondisi lapangan harus dijaga sejak awal untuk menghindari risiko administrasi dan penurunan kualitas. Ketiga, keberadaan tenaga ahli dan fungsi pengawasan di lapangan sangat penting. Ketiga, penyelidikan.
Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan.
Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan.
Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan.
Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan. Ketiga, penyelidikan.
dalam mitigasi risiko sekaligus memperkuat peran APIP sebagai mitra strategis
satuan kerja dalam menjaga ketertiban pelaksanaan dan kualitas hasil kerjaan
ke depan, Inspektora General akan melanjutkan pendampingan pada sekolah rakyat tahap 2
serta melaksanakan audit kinerja berbasis risiko sesuai program kerja pengawasan
tahunan tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan pengawasan
atas program prioritas nasional demikian beberapa hal
yang menjadi program utulan Bapak Presiden Prabowo Soejato dan juga merupakan program
strategis nasional semoga menjadi khasana dan pembelajaran bagi seluruh
insat kementerian pekerjaan umum di seluruh wilayah Republik Indonesia
terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan
wa maafiqillah wa mitoni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Deskripsi
Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Asta Cita Presiden, khususnya agenda keempat yang menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan, menegaskan peran Kementerian PU dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Untuk memastikan mandat tersebut berjalan efektif, Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawasan turut melakukan pendampingan.
Area Diskusi
Anda harus login untuk memberikan komentar