e-Learning

Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami NSPK dalam perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan mampu menerapkan pendekatan GIS untuk pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Manajemen Pengembangan SDM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menselaraskan strategi pelaksanaan pengembangan ASN di unit kerjanya dengan konsep pengembangan SDM serta kebijakan dan strategi pengembangan ASN Kementerian PU dengan baik.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Teknis Fungsional Analis Hukum

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai peraturan perundang-undangan, teknik analisis hukum, harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, serta penyusunan naskah hukum dan rekomendasi kebijakan yang berbasis kajian yuridis.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengenalan Pemeriksaan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan pemeriksaan kondisi jembatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.Sebagai penambah wawasan dalam mendukung bidang tugas jabatan perencanaan dan preservasi jembatan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengantar Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami GIS untuk pendekatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Manajemen Pengembangan SDM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menselaraskan strategi pelaksanaan pengembangan ASN di unit kerjanya dengan konsep pengembangan SDM serta kebijakan dan strategi pengembangan ASN Kementerian PU dengan baik.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Penerapan Teknologi RISHA dalam Penyediaan Perumahan Melalui Microlearning

Setelah mengikuti Pelatihan Penerapan Teknologi RISHA dalam Penyediaan Perumahan melalui Microlearning ini, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip – prinsip perencanaan dan perakitan bangunan RISHA dalam pembangunan perumahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Sistem Informasi Sumber Daya Air

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran peserta mampu memahami sistem informasi dan data Sumber Daya Aru

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelesaian Konflik

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran peserta mampu memahami pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik dalam lingkup pengelolaan sumber daya air terpadu

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Pengendalian Daya Rusak Air

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran peserta mampu memahami pengendalian daya rusak air dalam ruang lingkup pengelolaan sumber daya air

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Pendayagunaan Sumber Daya Air

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajara peserta mampu memahami pendayagunaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada sektor-sektor sumber daya air

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Konservasi Sumber Daya Air

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran peserta pelatihan mampu memahami konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air tepadu

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Manajemen Konstruksi

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu mengetahui Sistem dan Tata Laksana suatu proyek konstruksi, yang mencakup perencanaan organisasi, perencanaan waktu, perencanaan metoda, perencanaan biaya, berikut sistem kontrol dan pelaksanaannya di lapangan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penyelidikan Mekanika Tanah untuk Pekerjaan Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menentukan dan menerapkan data hasil pengujian lapangan dan laboratorium mekanika tanah untuk menentukan parameter tanah dalam menilai perilaku, daya dukung, dan stabilitas tanah terhadap beban yang bekerja untuk mendukung perencanaan konstruksi jalan dan jembatan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Manajemen Risiko (Demo)

E-LEARNING INI HANYA BERSIFAT UJI COBA DAN TIDAK AKAN DITERBITKAN SERTIFIKAT KEIKUTSERTAANNYA

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Peserta pelatihan mampu menerapkan proses Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum Berbasis Pengembangan Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Strategis

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami, merencanakan serta melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis secara efektif, terukur dan sesuai regulasi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami NSPK dalam perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Teknis Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, Divisi 1 - Umum dan SMKK

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami ketentuan umum dalam penyelenggaraan pekerjaan jalan dan jembatan sesuai dengan prinsip teknis, administrasi, keselamatan, dan mutu.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penyelenggaraan SPAM

Setelah mengikuti Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu: Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar penyusunan kebijakan dan strategi bidang SPAM, dan mampu menyusun pendapat teknis dalam proses penyusunan rancangan kebijakan dan strategi bidang SPAM. Memahami dan menjelaskan penyusunan rencana infrastruktur SPAM. Memahami bentuk-bentuk kelembagaan dan proses pengelolaan kelembagaan, SPAM Perkotaan. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penyusunan NSPK bidang SPAM, serta mampu menyusun pendapat teknis dalam proses penyusunan rancangan NSPK bidang SPAM. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang SPAM, juga mampu mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang SPAM. Memahami dan mejelaskan proses Operasi dan Pemeliharaan SPAM Perkotaan. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang SPAMMemahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana di bidang SPAM, serta mampu mengumpulkan, mengelompokkan dan menganalisis data, informasi kebencanaan dalam rangka penanggulangan bencana. Memahami fenomena dan penyebab, peraturan perundang-undangan, dan proses penyusunan rencana aksi adaptasi terhadap perubahan iklim di bidang SPAM. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelompokkan data dalam proses penyusunan rencana aksi adaptasi terhadap perubahan iklim di bidang SPAM. Memahami pelaksanaan pola Investasi, program pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan kemitraan. Memahami pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan SPAM melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan. Mengetahui penerapan dan upaya penyelesaian masalah bidang penyediaan air minum serta memahami antara keterkaitan materi yang didapatkan di kelas dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan termasuk analisis terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diusulkan rekomendasi peningkatannya, serta membuat laporan hasil kunjungan lapangan dan melaksanakan seminar. Memahami dan memberikan solusi dalam menangani kasus-kasus yang biasa terjadi dalam penyelenggaraan SPAM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Manajemen Rantai Pasok

Setelah selesai mengikuti Pelatihan, mampu dan mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pemanmgku Jabatan Supply Chain Management Construction Tingkat Dasar sesuai tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan di tempat kerja atau (kalau ada) yang tertuang dalam Standar Kompetensi Jabatan yang relevan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Manajemen Risiko Infrastruktur

- Tujuan Umum Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko Proyek Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan jasa konstruksi.- Tujuan Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tugas sebagai Pekerja Konstruksi, dengan hasil belajar sebagai berikut: 1. Mampu menjelaskan Pengantar Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 2. Mampu menjelaskan Dasar-dasar Manajemen Risiko Proyek Infrastruktur; 3. Mampu menyusun Risk Register; 4. Mampu mengimplementasikan Mitigasi Risiko pada Proyek Infrastruktur;

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Penguatan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa : Pemilihan Penyedia

Membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan pemilihan penyedia, serta pengendalian dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Kepemimpinan Nasional Tk. II

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi manajerial Peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas JPT Pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Pekerjaan Umum

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan substansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pola KPBU serta mampu menelaah model KPBU yang sesuai dengan karakteristik proyek infrastruktur

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Cipta Karya

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menganalisis tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Inti Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis DJCK.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengelolaan Barang Milik Negara

Meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku ASN PUPR dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian PU untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN serta pelaporannya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengawasan Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

-Pelatihan Pengawasan Konstruksi SPALD dapat menghasilkan ASN yang mampu melaksanakan pengawasan konstruksi SPALD sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dan standar teknis penyelenggaraan SPALD.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan peserta pelatihan Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur (SKPI). Infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan/atau perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi dalam membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur guna meningkatkan kemanfaatan infrastruktur, maka diperlukan penyediaan infrastruktur secara tepat dan baik.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian : Manajemen Kinerja ASN

Membekali peserta dengan pemahaman mengenai manajemen kinerja individu dan organisasi untuk berjalan selaras, efektif, dan terus meningkat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Kepemimpinan Administrator

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi manajerial Peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Uji Laik Fungsi dengan Pemeringkatan Bintang

-

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan dengan Pemeringkatan Bintang

Peserta mampu melaksanakan uji laik fungsi jalan dengan metode pemeringkatan bintang secara teknis dan administratif dan memberikan rekomendasi penanganan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Teknis Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pengelolaan Manajemen Risiko

Mampu memahami pengaturan MR diberbagai negara termasuk Indonesia dan memahami urgensi penerapan manajemen risiko di Kementerian PU; Peserta mampu menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsipnya, serta mampu mengintegrasikan kerangka manajemen risiko dengan baik dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai dalam rangka penerapan manajemen risiko; Mampu melakukan identifikasi risiko fraud/korupsi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan saat menyusun profil risiko di masing-masing UPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan mampu melaksanakan pengelolaan teknis pembangunan BGN.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Kepatuhan Intern

Peserta mampu memahami dan menerapkan substansi dari akar penyebab masalah atau kendala yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi serta menentukan solusi yang terbaik, mengamankan pelaksanaan dari masalah yang akan datang melalui teknik analisis pemecahan masalah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

Pelatihan Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun (Design & Build) menjadi salah satu pelatihan teknis mandatori bagi PISK Tipe A (SE Kepala BPSDM No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan bagi PISK di Kementerian PU)

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan

peserta pelatihan mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pengelolaan Banjir Terpadu

Peserta mampu mengelola banjir secara terpadu sesuai dengan teknis yang baik dan benar

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Perencanaan Teknis Embung

Setelah selesai mengikuti pelatihan Perencanaan Teknis Embung. Peserta mampu dalam Melakukan perencanaan embung dengan baik

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Teknis Fungsional Perencana Topik Monitoring dan Evaluasi

Meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta pelatihan untuk dapat merencanakan dan melakukan kegiatan monitoring, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Pelatihan Penyelenggaraan Prasarana Strategis dapat menghasilkan ASN yang mampu memahami tugas pokok dan fungsi prasarana strategis

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Cipta Karya

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menganalisis tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Inti Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis DJCK.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Perencanaan Drainase Perkotaan

setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta mampu melaksanakan perencanaan teknis drainase perkotaan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beraspal (Asphalt Mixing Plant)

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menerapkan standar pemeriksaan kelaikan operasi unit produksi campuran beraspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan Klasikal (Tatap Muka secara Offline) ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menggunakan pendekatan GIS untuk pengembangan infrastruktur wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Peserta mampu memahami prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta menerapkan prinsip hukum dan metode alternatif penyelesaian sengketa secara tepat dalam konteks tugas peserta.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Inovasi Teknologi dan Manajemen Bidang SPAM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menerapkan penyelenggaraan SPAM yang inovatif, efisien dan efektif serta mampu melaksanakan Bantuan Teknis Implementasi Inovasi Efisiensi Energi, NRW dan Otomasi Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) pada Pengelola SPAM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Peserta mampu memahami keterpaduan dalam tata kelola sumber daya air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Operasi dan Pemeliharaan Bendungan

Peserta mampu memahami dan memelihara bendungan sesuai dengan teknis yang baik dan benar.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami NSPK dalam perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengenalan Preservasi Jalan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pekerjaan preservasi jalan dalam rangka mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Rekayasa Nilai (Value Engineering)

- Setelah mengikuti pelatihan Rekayasa Nilai (Value Engineering), peserta mampu melaksanakan penyusunan dan pengendalian kontrak pekerjaan konstruksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. - Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tugas sebagai Pekerja Konstruksi dengan hasil belajar sebagai berikut: 1. Menjelaskan konsep, asas, regulasi, struktur, serta mekanisme Rekayasa Nilai (Value Engineering) secara menyeluruh, dan mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sesuai peraturan yang berlaku; 2. Menyusun dokumen kontrak kerja konstruksi; 3. Melaksanakan kontrak kerja konstruksi; 4. melaksanakan proses penyelesaian kontrak kerja konstruksi secara sistematis, mulai dari PHO hingga FHO, termasuk pengendalian mutu, pelaksanaan masa pemeliharaan, penanganan CCO, serta pemenuhan seluruh kewajiban administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Menjelaskan Prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta menerapkan prinsip hukum dan metode alternatif penyelesaian sengketa secara tepat dalam konteks tugas peserta; 6. Menjelaskan, dan menganalisis prinsip, tahapan, serta mekanisme penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sesuai ketentuan hukum dan praktik terbaik di bidang jasa konstruksi; 7. Menerapkan pendekatan preventif dalam mitigasi sengketa serta menyusun dokumen administrasi penyelesaian sengketa sesuai standar peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengantar Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami GIS untuk pendekatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Bangunan Gedung Hijau

Menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau di masing-masing daerahnya, dan mampu melaksanakan ketentuan penilaian kinerja pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan dan pembongkaran bangunan gedung hijau, H2M, kawasan hijau, sertifikasi serta pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Modul

Meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Teknis Fungsional Kepegawaian : Perencanaan Kebutuhan ASN

Membekali peserta dengan pemahaman mengenai analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, serta penyusunan formasi dan peta jabatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami NSPK dalam perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengenalan Pemeriksaan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan pemeriksaan kondisi jembatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.Sebagai penambah wawasan dalam mendukung bidang tugas jabatan perencanaan dan preservasi jembatan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Teknis Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengelolaan Barang Milik Negara

Meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku ASN PUPR dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian PU untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN serta pelaporannya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Manajemen Pengembangan SDM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menselaraskan strategi pelaksanaan pengembangan ASN di unit kerjanya dengan konsep pengembangan SDM serta kebijakan dan strategi pengembangan ASN Kementerian PU dengan baik.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Manajemen Pengembangan SDM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menselaraskan strategi pelaksanaan pengembangan ASN di unit kerjanya dengan konsep pengembangan SDM serta kebijakan dan strategi pengembangan ASN Kementerian PU dengan baik.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Jenjang Ahli Muda Keselamatan Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ( Ahli K3 Konstruksi), diharapkan peserta mampu merencanakan, mengawasi penerapan SMKK, dan melaksanakannya, serta peserta mampu menerapkan subtansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan SMKK.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Preservasi Jalan

Peserta mampu menerapkan/melaksanakan preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan preventif, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pengelolaan Manajemen Risiko

Mampu memahami pengaturan MR diberbagai negara termasuk Indonesia dan memahami urgensi penerapan manajemen risiko di Kementerian PU; Peserta mampu menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsipnya, serta mampu mengintegrasikan kerangka manajemen risiko dengan baik dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai dalam rangka penerapan manajemen risiko; Mampu melakukan identifikasi risiko fraud/korupsi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan saat menyusun profil risiko di masing-masing UPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengelolaan Manajemen Risiko

Mampu memahami pengaturan MR diberbagai negara termasuk Indonesia dan memahami urgensi penerapan manajemen risiko di Kementerian PU; Peserta mampu menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsipnya, serta mampu mengintegrasikan kerangka manajemen risiko dengan baik dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai dalam rangka penerapan manajemen risiko; Mampu melakukan identifikasi risiko fraud/korupsi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan saat menyusun profil risiko di masing-masing UPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Kepatuhan Intern

Peserta mampu memahami dan menerapkan substansi dari akar penyebab masalah atau kendala yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi serta menentukan solusi yang terbaik, mengamankan pelaksanaan dari masalah yang akan datang melalui teknik analisis pemecahan masalah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Kepatuhan Intern

Peserta mampu memahami dan menerapkan substansi dari akar penyebab masalah atau kendala yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi serta menentukan solusi yang terbaik, mengamankan pelaksanaan dari masalah yang akan datang melalui teknik analisis pemecahan masalah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi

Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Pengawasan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada penyeenggaraan jasa konstruksi

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Penyelenggaraan SPAM

Setelah mengikuti Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu: Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar penyusunan kebijakan dan strategi bidang SPAM, dan mampu menyusun pendapat teknis dalam proses penyusunan rancangan kebijakan dan strategi bidang SPAM. Memahami dan menjelaskan penyusunan rencana infrastruktur SPAM. Memahami bentuk-bentuk kelembagaan dan proses pengelolaan kelembagaan, SPAM Perkotaan. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penyusunan NSPK bidang SPAM, serta mampu menyusun pendapat teknis dalam proses penyusunan rancangan NSPK bidang SPAM. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang SPAM, juga mampu mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang SPAM. Memahami dan mejelaskan proses Operasi dan Pemeliharaan SPAM Perkotaan. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang SPAMMemahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana di bidang SPAM, serta mampu mengumpulkan, mengelompokkan dan menganalisis data, informasi kebencanaan dalam rangka penanggulangan bencana. Memahami fenomena dan penyebab, peraturan perundang-undangan, dan proses penyusunan rencana aksi adaptasi terhadap perubahan iklim di bidang SPAM. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelompokkan data dalam proses penyusunan rencana aksi adaptasi terhadap perubahan iklim di bidang SPAM. Memahami pelaksanaan pola Investasi, program pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan kemitraan. Memahami pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan SPAM melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan. Mengetahui penerapan dan upaya penyelesaian masalah bidang penyediaan air minum serta memahami antara keterkaitan materi yang didapatkan di kelas dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan termasuk analisis terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diusulkan rekomendasi peningkatannya, serta membuat laporan hasil kunjungan lapangan dan melaksanakan seminar. Memahami dan memberikan solusi dalam menangani kasus-kasus yang biasa terjadi dalam penyelenggaraan SPAM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami NSPK dalam perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Sosialisasi Modul Keuangan General Ledger & Pelaporan pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Sosialisasi Modul Keuangan General Ledger & Pelaporan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pegawai Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya PNS, PPPK, dan Tenaga Pendukung Bagian Keuangan yang bertugas sebagai operator modul, dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan negara. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud kesamaan pemahaman mengenai kebijakan, alur proses, serta aspek teknis penggunaan Modul Keuangan General Ledger & Pelaporan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pencatatan, akurasi data, dan keandalan laporan keuangan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dan komitmen antar satuan kerja dalam menerapkan sistem secara tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Perencanaan Teknis Air Tanah

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami teori dasar perencanaan teknis air tanah

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Inovasi Teknologi dan Manajemen Bidang SPAM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menerapkan penyelenggaraan SPAM yang inovatif, efisien dan efektif serta mampu melaksanakan Bantuan Teknis Implementasi Inovasi Efisiensi Energi, NRW dan Otomasi Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) pada Pengelola SPAM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Teknis Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Perencanaan Kebutuhan Jabatan Pelaksana Direktorat Jenderal Cipta Karya

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memahami regulasi terbaru, menyesuaikan peran dan jabatan sesuai ketentuan, serta menyusun perencanaan kebutuhan jabatan pelaksana secara lebih efektif dan terarah.

Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya

Sosialiasi Standar Kompetensi Bidang Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dan Tata Cara Pendaftaran Uji Kompetensi Melalui e-JFAPI

- Memberikan pemahaman komprehensif kepada pegawai terkait ruang lingkup kompetensi teknis, indikator kinerja, serta mekanisme pengembangan dan pemenuhan kompetensi pada unit kerja; dan 2. Menjelaskan proses dan persyaratan pendaftaran Uji Kompetensi JF API melalui sistem e-JFAPI agar pelaksanaan ujikom dapat berjalan lebih efektif dan terstandar.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Manajemen Rantai Pasok

Setelah selesai mengikuti Pelatihan, mampu dan mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pemanmgku Jabatan Supply Chain Management Construction Tingkat Dasar sesuai tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan di tempat kerja atau (kalau ada) yang tertuang dalam Standar Kompetensi Jabatan yang relevan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Peserta mampu memahami keterpaduan dalam tata kelola sumber daya air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Bangunan Gedung Hijau

Menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau di masing-masing daerahnya, dan mampu melaksanakan ketentuan penilaian kinerja pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan dan pembongkaran bangunan gedung hijau, H2M, kawasan hijau, sertifikasi serta pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai dapat memahami regulasi terbaru secara lebih efektif dan terarah.

Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya

Sasirangan (Semangat Berbagi Solusi dan Informasi Pengadaan) #16 - Tata Cara Tender/Seleksi Kontrak Lumsum serta Pendalaman Evaluasi Pengalaman Menggunakan E-SIMPAN

Meningkatkan pengetahuan, berbagi informasi dan solusi dalam dunia pengadaan barang/jasa, serta diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja serta memperkuat sinergi, persamaan persepsi antar pemangku kepentingan tender/seleksi di Kementerian Pekerjaan Umum sehingga menghasilkan konstruksi yang baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan

Workshop Penyusunan Komitmen Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2026

Tujuan dari Kegiatan ini adalah: Meningkatkan kompetensi pegawai terkait penerapan manajemen risiko sesuai SE Menteri PUPR Nomor 12/SE/M2024; Menyusun rancangan profil risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya; Mengidentifikasi risiko Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dieskalasi menjadi risiko kementerian.

Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya

Preservasi Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu melaksanakan pekerjaan preservasi jembatan yang meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta tanggap darurat dan pasca bencana

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beton (Batching Plant)

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu melakukan pemeriksaan standar kelaikan operasi unit produksi campuran beton (Batching Plant).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

SMKK Jenjang Ahli Madya Keselamatan Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan SMKK peserta mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian melaksanakan norma K3 dalam pelaksaan konstruksi bidang PUPR serta meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 Konstruksi bidang PUPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengenalan Preservasi Jalan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pekerjaan preservasi jalan dalam rangka mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Manajemen Komunikasi Publik

Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam mengelola komunikasi publik secara efektif, strategis, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun dan menyampaikan pesan yang tepat sasaran, membangun kepercayaan publik, serta merespons isu dan dinamika opini publik secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Manajemen Komunikasi Publik

Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam mengelola komunikasi publik secara efektif, strategis, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun dan menyampaikan pesan yang tepat sasaran, membangun kepercayaan publik, serta merespons isu dan dinamika opini publik secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung

Pelatihan Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung dapat menghasilkan ASN yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan kerusakan bangunan gedung mulai dari identifikasi kerusakan, penilaian & penetapan tingkat kerusakan, perhitungan kebutuhan biaya penanganan, hingga penyusunan laporan pemeriksaan sesuai standar teknis dan regulasi saat ini

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Operasi dan Pemeliharaan Pantai

Peserta mampu menjelaskan dan menerapkan pengoperasian dan pemeliharaan di dalam sub sektor pantai.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Sistem Akuntansi Instansi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi laporan keuangan di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

SMKK Jenjang Ahli Madya Keselamatan Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan SMKK peserta mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian melaksanakan norma K3 dalam pelaksaan konstruksi bidang PUPR serta meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 Konstruksi bidang PUPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengadaan Barang/Jasa Level 3 (PPK Tipe B)

- Untuk menjamin sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pelatihan pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu program pelatihan fungsional dan program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen. Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kamus kompetensi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan standar kompetensi jabatan Pejabat Pembuat Komitmen.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengangkatan Pertama Jafung Penata Laksana Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan tugas jabatan fungisonal penata laksana jalan dan jembatan yang meliputi: Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis, Pelaksanaan, Pengawasan, serta Pembinaan dan Pengaturan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menerapkan kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi irigasi

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Penanganan Tanah Problematik pada Struktur Jalan (Advance)

Peserta diharapkan mampu mengevaluasi teknologi penanganan permasalahan konstruksi jalan di atas tanah problematik yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan berdasarkan pada pedoman yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Peserta mampu memahami prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta menerapkan prinsip hukum dan metode alternatif penyelesaian sengketa secara tepat dalam konteks tugas peserta.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Perencanaan Teknis Air Tanah

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami teori dasar perencanaan teknis air tanah

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Divisi 3 – Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep, metode, dan standar pelaksanaan pekerjaan tanah & geosintetik

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengenalan Perancangan Teknis Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami perancangan teknis jembatan, bahan material dan peralatan jembatan untuk pembangunan jembatan baru, duplikasi, dan penggantian struktur jembatan yang meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, struktur, hidrologi, dan lingkungan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Pengantar Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami GIS untuk pendekatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Penyelenggaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM)

Setelah mengikuti pelatihan perencanaan konstruksi dengan sistem tekonologi BIM peserta mampu melakukan upaya menyeluruh terkati pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan dalam rangka penerapan sistem teknologi building information modeling (BIM) mulai dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan hingga tahap monitoring

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Bangunan Gedung Hijau

Menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau di masing-masing daerahnya, dan mampu melaksanakan ketentuan penilaian kinerja pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan dan pembongkaran bangunan gedung hijau, H2M, kawasan hijau, sertifikasi serta pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung

Pelatihan Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung dapat menghasilkan ASN yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan kerusakan bangunan gedung mulai dari identifikasi kerusakan, penilaian & penetapan tingkat kerusakan, perhitungan kebutuhan biaya penanganan, hingga penyusunan laporan pemeriksaan sesuai standar teknis dan regulasi saat ini

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pavement Quality Management System (PQMS)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami Sistem Manajemen Mutu Perkerasan sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang ditetapkan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengadaan Barang/Jasa Level 3 (PPK Tipe B)

- Untuk menjamin sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pelatihan pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu program pelatihan fungsional dan program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen. Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kamus kompetensi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan standar kompetensi jabatan Pejabat Pembuat Komitmen.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pelaksanaan Anggaran (Distance Learning)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penataan/penelaahan keuangan terkait pelaksanaan anggaran di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

Pelatihan Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun (Design & Build) menjadi salah satu pelatihan teknis mandatori bagi PISK Tipe A (SE Kepala BPSDM No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan bagi PISK di Kementerian PU)

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Manajemen Konstruksi

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu mengetahui Sistem dan Tata Laksana suatu proyek konstruksi, yang mencakup perencanaan organisasi, perencanaan waktu, perencanaan metoda, perencanaan biaya, berikut sistem kontrol dan pelaksanaannya di lapangan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Penjamin Mutu Campuran Beraspal pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

Peserta mampu melakukan pengujian laboratorium campuran beraspal bahan dalam penerapan pemenuhan persyaratan pengujian bahan konstruksi jalan dan jembatan sesuai spesifikasi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Jenjang Ahli Muda Keselamatan Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ( Ahli K3 Konstruksi), diharapkan peserta mampu merencanakan, mengawasi penerapan SMKK, dan melaksanakannya, serta peserta mampu menerapkan subtansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan SMKK.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Penilikan Bangunan Gedung

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas sebagai penilik bangunan gedung.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Divisi 4 – Pekerjaan Preventif

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami prinsip, jenis, dan tujuan pekerjaan preventif perkerasan jalan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan mampu menerapkan pendekatan GIS untuk pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Perencanaan Teknis Air Tanah

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami teori dasar perencanaan teknis air tanah

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengelolaan Banjir Terpadu

Setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta mampu memahami teori dasar pada pengelolaan banjir secara terpadu

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Operasi dan Pemeliharaan Bendungan

Peserta mampu memahami dan memelihara bendungan sesuai dengan teknis yang baik dan benar.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Inovasi Teknologi dan Manajemen Persampahan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam hal berikut;Memahami perkembangan inovasi teknologi terbaru di bidang persampahan (teknologi daur ulang, waste-to-energy, dan digitalisasi sistem pengelolaan).Merencanakan strategi manajemen persampahan yang sesuai dengan kondisi lokal dan regulasi nasional. Melaksanakan program pengelolaan persampahan yang terukur, ramah lingkungan, dan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pelaksanaan Anggaran (Distance Learning)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penataan/penelaahan keuangan terkait pelaksanaan anggaran di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Sistem Akuntansi Instansi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi laporan keuangan di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Training of Trainer (ToT) bagi Pengajar

untuk menyiapkan para trainer/ fasilitator yang handal, yang memiliki kemampuan dalam memahami prinsip dasar, model, dan metode pelatihan, mengajar/menyampaikan materi dengan baik, menganalisa dan merancang kebutuhan pelatihan, serta memahami dimensi-dimensi efektif sebagai trainer/ fasilitator yang sesuai dengan tuntutan yang ada pada era saat ini

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Divisi 2 – Drainase

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep, metode, dan standar pelaksanaan pekerjaan drainase.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Peserta mampu memahami keterpaduan dalam tata kelola sumber daya air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penilik Jalan

Setelah mengikuti Pelatihan Dasar Penilikan Jalan, peserta diharapkan mampu menerapkan Norma, Standar, Prosedur Dan Tata Kerja Penilikan Jalan di Bidang Bina Marga

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Terpadu dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan Mampu Memahami Proses Perencanaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengadaan Barang/Jasa Level 3 (PPK Tipe B)

- Untuk menjamin sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pelatihan pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu program pelatihan fungsional dan program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen. Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kamus kompetensi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan standar kompetensi jabatan Pejabat Pembuat Komitmen.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Divisi 5 – Perkerasan Berbutir Dan Beton Semen

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami jenis, fungsi, dan ketentuan teknis perkerasan berbutir serta perkerasan beton semen

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pejabat Inti Satuan Kerja Sektoral Bidang Bina Marga

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menganalisis perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan konstruksi jalan dan jembatan, dengan tetap memperhatikan keselamatan bidang Bina Marga Pada keseluruhan tahapannya.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Peserta mampu memahami prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta menerapkan prinsip hukum dan metode alternatif penyelesaian sengketa secara tepat dalam konteks tugas peserta.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Manajemen Rantai Pasok

Setelah selesai mengikuti Pelatihan, mampu dan mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pemanmgku Jabatan Supply Chain Management Construction Tingkat Dasar sesuai tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan di tempat kerja atau (kalau ada) yang tertuang dalam Standar Kompetensi Jabatan yang relevan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Preservasi Jalan

Peserta mampu menerapkan/melaksanakan preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan preventif, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Jalan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan pengawasan konstruksi bidang jalan sesuai hasil perencanaan teknis dan spesifikasi (mutu bahan, metode pelaksanaan dan kualitas hasil kerja), waktu dan biaya, serta tertib administrasi

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Estimasi Biaya Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi, diharapkan peserta mampu melaksanakan perhitungan biaya perkiraan pekerjaan bidang konstruksi, dan menerapkan subtansi dari biaya penerapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Dasar Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Meningkatkan pengetahuan tentang tugas, fungsi dan peran sebagai Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Training of Trainer (ToT) bagi Pengajar

untuk menyiapkan para trainer/ fasilitator yang handal, yang memiliki kemampuan dalam memahami prinsip dasar, model, dan metode pelatihan, mengajar/menyampaikan materi dengan baik, menganalisa dan merancang kebutuhan pelatihan, serta memahami dimensi-dimensi efektif sebagai trainer/ fasilitator yang sesuai dengan tuntutan yang ada pada era saat ini

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Operasi dan Pemeliharaan Rawa

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Operasi dan Pemeliharaan Rawa

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pemeriksaan Jembatan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan pemeriksaan jembatan khusus

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Fungsional Arsiparis Keahlian

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai Pejabat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Spesifikasi Umum untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

Peserta diharapkan mampu memahami Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan terkait perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, preservasi, dan pengawasan konstruksi jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung

Pelatihan Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung dapat menghasilkan ASN yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan kerusakan bangunan gedung mulai dari identifikasi kerusakan, penilaian & penetapan tingkat kerusakan, perhitungan kebutuhan biaya penanganan, hingga penyusunan laporan pemeriksaan sesuai standar teknis dan regulasi saat ini

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengelolaan Hidrologi dan Pemantauan Kualitas Air

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta memiliki Kompetensi dalam Pengelolaan Hidrologi dan Pemantauan Kualitas Air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penilikan Bangunan Gedung

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas sebagai penilik bangunan gedung.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Audit Keselamatan Jalan

Peserta mampu melaksanakan prinsip-prinsip jalan berkeselamatan dan prosedur audit keselamatan jalan sesuai dengan NSPM yang berlaku

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Inovasi Teknologi dan Manajemen Bidang SPAM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menerapkan penyelenggaraan SPAM yang inovatif, efisien dan efektif serta mampu melaksanakan Bantuan Teknis Implementasi Inovasi Efisiensi Energi, NRW dan Otomasi Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) pada Pengelola SPAM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Peserta pelatihan mampu menerapkan proses Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum Berbasis Pengembangan Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Pelatihan Penyelenggaraan Prasarana Strategis dapat menghasilkan ASN yang mampu memahami tugas pokok dan fungsi prasarana strategis

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Operasi dan Pemeliharaan Bendungan

Peserta mampu memahami dan memelihara bendungan sesuai dengan teknis yang baik dan benar.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Perencanaan Drainase Perkotaan

setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta mampu melaksanakan perencanaan teknis drainase perkotaan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Penyusunan Policy Brief 

Tujuan dari Pelatihan Policy Brief adalah untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam penyusunan policy brief melalui materi pokok Advokasi dan Komunikasi Kebijakan, Pengantar Kebijakan Publik, Analisis Permasalahan dan Perumusan Alternatif Kebijakan Publik, dan Prosedur Penyusunan Policy Brief.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Teknis Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai teori, asas, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, perumusan norma, hingga harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Operasi dan Pemeliharaan Sungai

peserta pelatihan diharapkan menguasai pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap peserta dalam pengoperasian dan pemeliharaan sungai tingkat dasar

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Kepemimpinan Pengawas

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Penyelenggaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tugas sebagai Pekerja Konstruksi, dengan hasil belajar sebagai berikut: 1. Mampu menjelaskan Overview dan Implementasi BIM; 2. Mampu mengimplementasikan BIM Execution Plan (BEP) sebagai bagian dari proses penyajian informasi berbasis BIM; 3. Mampu mengaplikasikan Workflow dan Implementasi BIM pada level Kolaborasi dalam proses Monitoring Proyek; 4. Mampu mensimulasikan Penggunaan CDE; 5. Mampu mempraktikan Pemodelan dengan aplikasi BIM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Pelatihan Penyelenggaraan Prasarana Strategis dapat menghasilkan ASN yang mampu memahami tugas pokok dan fungsi prasarana strategis

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penilikan Bangunan Gedung

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas sebagai penilik bangunan gedung.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Sistem Akuntansi Instansi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi laporan keuangan di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Manajemen Konstruksi

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu mengetahui Sistem dan Tata Laksana suatu proyek konstruksi, yang mencakup perencanaan organisasi, perencanaan waktu, perencanaan metoda, perencanaan biaya, berikut sistem kontrol dan pelaksanaannya di lapangan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Identifikasi Kegagalan Bangunan (Forensic Engineering)

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami konsep dasar, etika, standarisasi, dan permasalahan penyelenggaraan konstruksi, serta forensic engineering dan tata cara identifikasi pada kegagalan bangunan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pavement Quality Management System (PQMS)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami Sistem Manajemen Mutu Perkerasan sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang ditetapkan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengenalan Preservasi Jalan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pekerjaan preservasi jalan dalam rangka mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengelolaan Banjir Terpadu

Setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta mampu memahami teori dasar pada pengelolaan banjir secara terpadu

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penanganan Longsoran Pada Struktur Jalan

Setelah mengikuti pealtihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan penanganan longsoran pada struktur jalan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengantar Penyiapan Studi Kelayakan Proyek KPBU Jalan Tol

Setelah mengikuti Pelatihan Full E-Learning Pengantar Penyiapan Studi Kelayakan Proyek KPBU Jalan Tol, peserta diharapkan mampu memahami kajian – kajian studi kelayakan yang dilakukan dalam tahap penyiapan proyek KPBU Jalan Tol sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Penyusunan Policy Brief 

Tujuan dari Pelatihan Policy Brief adalah untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam penyusunan policy brief melalui materi pokok Advokasi dan Komunikasi Kebijakan, Pengantar Kebijakan Publik, Analisis Permasalahan dan Perumusan Alternatif Kebijakan Publik, dan Prosedur Penyusunan Policy Brief.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Spesifikasi Umum untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

-

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengelolaan Manajemen Risiko

Mampu memahami pengaturan MR diberbagai negara termasuk Indonesia dan memahami urgensi penerapan manajemen risiko di Kementerian PU; Peserta mampu menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsipnya, serta mampu mengintegrasikan kerangka manajemen risiko dengan baik dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai dalam rangka penerapan manajemen risiko; Mampu melakukan identifikasi risiko fraud/korupsi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan saat menyusun profil risiko di masing-masing UPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Kepemimpinan Pengawas

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pemeriksaan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta melakukan pekerjaan pemeriksaan jembatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang ditetapkan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beton (Batching Plant)

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu melakukan pemeriksaan standar kelaikan operasi unit produksi campuran beton (Batching Plant).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Perencanaan Anggaran Distance Learning

Tujuan dari Pelatihan Perencanaan Anggaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Peserta mampu memahami keterpaduan dalam tata kelola sumber daya air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Peserta mampu memahami keterpaduan dalam tata kelola sumber daya air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Peningkatan Pemahaman dan Penggunaan Platform Microsoft 365

1. Mengembangkan Keterampilan Sosial & Kolaborasi2. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar secara optimal melalui kerja sama, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Internalisasi Disiplin dan Kode Etik Perilaku Pegawai dalam rangka Pengembangan Zona Integritas Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Balai Penilaian Kompetensi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sikap dan perilaku aparatur agar memiliki pemahaman yang utuh serta kesadaran yang tinggi dalam menerapkan disiplin dan kode etik pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk karakter pegawai yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan pengembangan kompetensi tersebut, pegawai diharapkan dapat mendukung secara aktif implementasi Sistem Manajemen SDM yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pencapaian Zona Integritas di lingkungan Balai Penilaian Kompetensi.

Balai Penilaian Kompetensi

Tadaa!:Tanya Pengadaan Episode 12- Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan: Dari Regulasi Menuju Implementasi di Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam rangka mendukung implementasi dan sebagai bentuk peningkatan kompetensi terkait kebijakan PBJ Berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan dalam Perpres 46/2025 tentang perubahan kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamatkan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Sosialisasi Aspek-aspek pada Pokja Penguatan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Penilaian Kompetensi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami dan mengimplementasikan aspek-aspek penguatan pengawasan secara efektif dan berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, diharapkan peserta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung penguatan integritas organisasi, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi risiko penyimpangan. Pada akhirnya, pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat memperkuat peran Balai Penilaian Kompetensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Balai Penilaian Kompetensi

Launching dan Webinar Sosialisasi Implementasi Aplikasi Pavement Quality Management System (PQMS) Fase Konstruksi

Memperkenalkan secara resmi Aplikasi Pavement Quality Management System (PQMS) Fase Konstruksi, menyosialisasikan kebijakan dan ketentuan implementasinya, serta meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sistem tersebut sebagai instrumen pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Ruang Belajar Data Episode 19 "Analisis Faktor Part.2"

Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami konsep lanjutan analisis faktor, menginterpretasikan output analisis secara tepat, serta menerapkannya dalam konteks analisis data untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Spatial Corners PU Episode 01: AI for Modern Surveyors: Building Your Own Geo-enabled survey form and Geotagging System

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data spasial di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sosialisasi Modul Aset Tetap, Modul Persediaan pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Tujuan kegiatan ini untuk memiliki kesamaan pemahaman mengenai kebijakan, alur proses, serta aspek teknis penggunaan modul-modul tersebut. Dengan demikian, seluruh satuan kerja dapat melaksanakan penatausahaan aset dan keuangan secara tertib administrasi, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana Strategis

Diseminasi Program Pelatihan Tahun 2026

1. Evaluasi pelaksanaan dan capaian kegiatan pelatihan Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung selama tahun 2025; 2. Penyebaran informasi program pengembangan kompetensi tahun 2026 bagi unit kerja di wilayah kerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung; 3. Penyebaran informasi mekanisme pengajuan pelatihan kerja sama; 4. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN, pengajar lokal dan aset pengetahuan tahun 2026 di unit kerja di wilayah kerja Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Sosialisasi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 sesuai PMK 32 Tahun 2025

Kegiatan Sosialisasi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan PMK 32 Tahun 2025 Lingkungan BBPJN Jawa Timur-Bali bertujuan untuk: 1. Menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan serta ketentuan terkait Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan PMK Nomor 32 Tahun 2025 kepada pegawai di lingkungan BBPJN Jawa Timur–Bali. 2. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pegawai terkait dasar, kebijakan, dan ketentuan dalam penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. 3. Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai implikasi penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 dalam proses perencanaan dan penganggaran. 4. Menjadi sarana penyampaian informasi serta klarifikasi atas perubahan atau ketentuan baru yang diatur dalam PMK Nomor 32 Tahun 2025. 5. Menyediakan forum diskusi dan tanya jawab guna menampung masukan serta menjawab kendala dalam penerapan Standar Biaya Masukan di lingkungan BBPJN Jawa Timur–Bali.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali

LHKPN Tuntas, Integritas dan Akuntabilitas Terjaga

1. Meningkatkan pemahaman kebijakan dan mekanisme pelaporan LHKPN; 2. Mendorong kepatuhan dan ketepatan waktu pelaporan LHKPN; 3. Memperkuat integritas dan akuntabilitas ASN; 4. Mendukung penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi

Inspektorat VI

BIMBINGAN TEKNIS PEMODELAN BANJIR METODE RAINFALL-RUNOFF INUNDATION DI INDONESIA

Dalam rangka Pengembangan Profesi bagi pejabat fungsional pengelola SDA dengan mengenali fitur-fitur model RRI dan memperoleh keterampilan dalam memahami perilaku model, mengkalibrasi, serta memvalidasi model menggunakan debit sungai, ketinggian air, dan peta genangan

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air

Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi

Mencegah, mengurangi, dan mendeteksi risiko korupsi bagi PBJ, PISK dan seluruh staf ASN Kementerian Pekerjaan Umum

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

ASIK BICARA #2 - Kerja Dimana Saja, MS. Teams Aja

1. Transformasi Budaya Kerja Digital Mendorong peserta untuk mengadopsi budaya kerja fleksibel dan kolaboratif (Modern Workplace) yang memungkinkan koordinasi tetap berjalan efektif tanpa harus selalu bertatap muka. Menanamkan mindset bahwa kantor bukan sekadar tempat, melainkan sebuah ekosistem digital yang bisa diakses dari mana saja. 2. Efisiensi Komunikasi & Kolaborasi Peserta mampu membedakan penggunaan fitur Chat (komunikasi ad-hoc/personal) dan Channel (komunikasi terstruktur berbasis proyek/topik) guna mengurangi tumpukan pesan yang tidak terorganisir. Mengurangi ketergantungan pada email untuk koordinasi internal yang sifatnya cepat dan rutin. 3. Optimalisasi Manajemen Dokumen & Tugas Memastikan peserta memahami cara kerja SharePoint di balik MS Teams agar tidak ada lagi duplikasi file (versi v1, v2, final, dll) melalui fitur co-authoring (edit bersama). Peserta dapat mengelola beban kerja secara transparan menggunakan fitur Tasks/Planner, sehingga progres pekerjaan tim terpantau dengan jelas tanpa perlu banyak rapat progres. 4. Penguasaan Teknis Praktis (Hand-on Skill) Melalui simulasi, peserta diharapkan mampu melakukan manajemen jadwal meeting, membuat struktur channel yang rapi, dan mengintegrasikan berbagai aplikasi pendukung di dalam MS Teams secara mandiri.

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ASIK BICARA #1 - English Practice Corner (1st Edition)

Kemampuan Bahasa Inggris bukan lagi sekadar "nilai tambah", melainkan kebutuhan operasional organisasi. Bahasa Inggris berfungsi sebagai jembatan komunikasi dimana perangkat kerja baik software maupun hardware menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Maka dalam rangka meningkatkan kemampuan komunikasi Bahasa Inggris serta mendorong penggunaan Bahasa Inggris secara aktif di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SOSIALISASI PENYSUNAN SKP BAGI PPPK TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR

Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai kebijakan dan ketentuan terbaru terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Menyamakan persepsi pegawai dalam menyusun SKP agar selaras dengan tujuan organisasi dan indikator kinerja unit kerja, Meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun SKP yang jelas, terukur, Menjelaskan tahapan penyusunan, pemantauan, dan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. relevan, dan berbasis hasil (outcome).Menyamakan persepsi pegawai dalam menyusun SKP agar selaras dengan tujuan organisasi dan indikator kinerja unit kerja.Meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun SKP yang jelas, terukur, relevan, dan berbasis hasil (outcome).Menjelaskan tahapan penyusunan, pemantauan, dan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.Meningkatkan ketertiban administrasi dan akuntabilitas kinerja pegawai.Mendukung peningkatan kinerja individu dan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan

peserta pelatihan mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

DISKET BM (DISKUSI SERU KEPATUHAN INTERN) “Menang di Atas Kertas, Aman di Lapangan” dan Subtema “Penguatan Prinsip Kehati-hatian dalam Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Sebagai Fondasi Pengendalian Risiko Kontrak”

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen pemilihan agar selaras dengan kebutuhan teknis dan tujuan kontrak; 2. Mendorong pelaksanaan evaluasi pemilihan yang konsisten, objektif, dan akuntabel; 3. Memitigasi risiko keberatan, sanggahan, dan permasalahan pasca penetapan penyedia; 4. Mengurangi potensi risiko lanjutan pada tahap kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengakhiran tahun anggaran; 5. Mendukung pelaksanaan Program Kerja Kepatuhan Intern TA 2026 secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Marga

Webinar Diseminasi Hasil Kliring Teknologi Jalan dan Jembatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait inovasi yang telah melalui proses kliring teknologi untuk memberikan nilai tambah terhadap kualitas dan keberlanjutan infrastruktur jalan dan jembatan.

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Klinik BIM PU #43 - Transformasi Tata Kelola Dokumen Proyek melalui Common Data Environment (CDE)

Setelah mengikuti program ini, peserta diharapkan mampu:Memahami konsep dan peran strategis Common Data Environment (CDE) dalam tata kelola dokumen proyek.Mengidentifikasi permasalahan pengelolaan dokumen proyek konvensional dan solusi berbasis CDE.Menerapkan prinsip tata kelola dokumen yang efektif, terstruktur, dan sesuai dengan standar proyek.Mengelola alur informasi proyek secara kolaboratif antar pemangku kepentingan melalui CDE.Mendukung implementasi digitalisasi proyek dan BIM melalui pengelolaan data dan dokumen yang terintegrasi.Meningkatkan efisiensi kerja, pengendalian mutu dokumen, serta pengambilan keputusan berbasis data yang andal.

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Sasirangan (Semangat Berbagi Solusi dan Informasi Pengadaan) #15 - Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal/Batal di Kementerian PU Sesuai Dengan MDP Terbaru

Meningkatkan pengetahuan, berbagi informasi dan solusi dalam dunia pengadaan barang/jasa, serta diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja serta memperkuat sinergi, persamaan persepsi antar pemangku kepentingan tender/seleksi di Kementerian Pekerjaan Umum sehingga menghasilkan konstruksi yang baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan

Internalisasi Penerapan SOP Sekretariat BPSDM

Peningkatan tata kelola dan kepatuhan terhadap prosedur kerja di lingkungan Sekretariat BPSDM

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia