e-Learning

Manajemen Risiko (Demo)

E-LEARNING INI HANYA BERSIFAT UJI COBA DAN TIDAK AKAN DITERBITKAN SERTIFIKAT KEIKUTSERTAANNYA

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TES PROFILE PELATIHAN (DEMO)

E-LEARNING INI HANYA BERSIFAT UJI COBA DAN TIDAK AKAN DITERBITKAN SERTIFIKAT KEIKUTSERTAANNYA

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pelatihan Penyusunan Kurikulum dan Modul

Meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami NSPK dalam perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengenalan Pemeriksaan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan pemeriksaan kondisi jembatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.Sebagai penambah wawasan dalam mendukung bidang tugas jabatan perencanaan dan preservasi jembatan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Penerapan Teknologi RISHA dalam Penyediaan Perumahan Melalui Microlearning

Setelah mengikuti Pelatihan Penerapan Teknologi RISHA dalam Penyediaan Perumahan melalui Microlearning ini, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip – prinsip perencanaan dan perakitan bangunan RISHA dalam pembangunan perumahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Sistem Informasi Sumber Daya Air

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran peserta mampu memahami sistem informasi dan data Sumber Daya Aru

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelesaian Konflik

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran peserta mampu memahami pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik dalam lingkup pengelolaan sumber daya air terpadu

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Pengendalian Daya Rusak Air

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran peserta mampu memahami pengendalian daya rusak air dalam ruang lingkup pengelolaan sumber daya air

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Pendayagunaan Sumber Daya Air

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajara peserta mampu memahami pendayagunaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada sektor-sektor sumber daya air

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Microlearning Konservasi Sumber Daya Air

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran peserta pelatihan mampu memahami konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air tepadu

Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Prasarana Strategis

Perencanaan Drainase Perkotaan

setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta mampu melaksanakan perencanaan teknis drainase perkotaan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Penyusunan Policy Brief 

Tujuan dari Pelatihan Policy Brief adalah untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam penyusunan policy brief melalui materi pokok Advokasi dan Komunikasi Kebijakan, Pengantar Kebijakan Publik, Analisis Permasalahan dan Perumusan Alternatif Kebijakan Publik, dan Prosedur Penyusunan Policy Brief.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Teknis Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai teori, asas, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, perumusan norma, hingga harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Operasi dan Pemeliharaan Sungai

peserta pelatihan diharapkan menguasai pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap peserta dalam pengoperasian dan pemeliharaan sungai tingkat dasar

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Kepemimpinan Pengawas

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Penyelenggaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tugas sebagai Pekerja Konstruksi, dengan hasil belajar sebagai berikut: 1. Mampu menjelaskan Overview dan Implementasi BIM; 2. Mampu mengimplementasikan BIM Execution Plan (BEP) sebagai bagian dari proses penyajian informasi berbasis BIM; 3. Mampu mengaplikasikan Workflow dan Implementasi BIM pada level Kolaborasi dalam proses Monitoring Proyek; 4. Mampu mensimulasikan Penggunaan CDE; 5. Mampu mempraktikan Pemodelan dengan aplikasi BIM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Pelatihan Penyelenggaraan Prasarana Strategis dapat menghasilkan ASN yang mampu memahami tugas pokok dan fungsi prasarana strategis

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penilikan Bangunan Gedung

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas sebagai penilik bangunan gedung.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Sistem Akuntansi Instansi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi laporan keuangan di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Manajemen Konstruksi

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu mengetahui Sistem dan Tata Laksana suatu proyek konstruksi, yang mencakup perencanaan organisasi, perencanaan waktu, perencanaan metoda, perencanaan biaya, berikut sistem kontrol dan pelaksanaannya di lapangan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Identifikasi Kegagalan Bangunan (Forensic Engineering)

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami konsep dasar, etika, standarisasi, dan permasalahan penyelenggaraan konstruksi, serta forensic engineering dan tata cara identifikasi pada kegagalan bangunan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pavement Quality Management System (PQMS)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami Sistem Manajemen Mutu Perkerasan sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang ditetapkan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengenalan Preservasi Jalan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pekerjaan preservasi jalan dalam rangka mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengelolaan Banjir Terpadu

Setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta mampu memahami teori dasar pada pengelolaan banjir secara terpadu

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penanganan Longsoran Pada Struktur Jalan

Setelah mengikuti pealtihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan penanganan longsoran pada struktur jalan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengantar Penyiapan Studi Kelayakan Proyek KPBU Jalan Tol

Setelah mengikuti Pelatihan Full E-Learning Pengantar Penyiapan Studi Kelayakan Proyek KPBU Jalan Tol, peserta diharapkan mampu memahami kajian – kajian studi kelayakan yang dilakukan dalam tahap penyiapan proyek KPBU Jalan Tol sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penyusunan Policy Brief 

Tujuan dari Pelatihan Policy Brief adalah untuk membekali peserta dengan kompetensi dalam penyusunan policy brief melalui materi pokok Advokasi dan Komunikasi Kebijakan, Pengantar Kebijakan Publik, Analisis Permasalahan dan Perumusan Alternatif Kebijakan Publik, dan Prosedur Penyusunan Policy Brief.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Spesifikasi Umum untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

-

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengelolaan Manajemen Risiko

Mampu memahami pengaturan MR diberbagai negara termasuk Indonesia dan memahami urgensi penerapan manajemen risiko di Kementerian PU; Peserta mampu menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsipnya, serta mampu mengintegrasikan kerangka manajemen risiko dengan baik dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai dalam rangka penerapan manajemen risiko; Mampu melakukan identifikasi risiko fraud/korupsi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan saat menyusun profil risiko di masing-masing UPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Kepemimpinan Pengawas

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pemeriksaan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta melakukan pekerjaan pemeriksaan jembatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang ditetapkan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beton (Batching Plant)

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu melakukan pemeriksaan standar kelaikan operasi unit produksi campuran beton (Batching Plant).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Perencanaan Anggaran Distance Learning

Tujuan dari Pelatihan Perencanaan Anggaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Peserta mampu memahami keterpaduan dalam tata kelola sumber daya air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Peserta mampu memahami keterpaduan dalam tata kelola sumber daya air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Peserta pelatihan mampu menerapkan proses Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum Berbasis Pengembangan Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Strategis

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami, merencanakan serta melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis secara efektif, terukur dan sesuai regulasi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami NSPK dalam perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Teknis Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan, Divisi 1 - Umum dan SMKK

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami ketentuan umum dalam penyelenggaraan pekerjaan jalan dan jembatan sesuai dengan prinsip teknis, administrasi, keselamatan, dan mutu.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penyelenggaraan SPAM

Setelah mengikuti Pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu: Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar penyusunan kebijakan dan strategi bidang SPAM, dan mampu menyusun pendapat teknis dalam proses penyusunan rancangan kebijakan dan strategi bidang SPAM. Memahami dan menjelaskan penyusunan rencana infrastruktur SPAM. Memahami bentuk-bentuk kelembagaan dan proses pengelolaan kelembagaan, SPAM Perkotaan. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penyusunan NSPK bidang SPAM, serta mampu menyusun pendapat teknis dalam proses penyusunan rancangan NSPK bidang SPAM. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang SPAM, juga mampu mengidentifikasi kebutuhan dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang SPAM. Memahami dan mejelaskan proses Operasi dan Pemeliharaan SPAM Perkotaan. Memahami peraturan perundang-undangan dan prinsip dasar penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, juga mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang SPAMMemahami peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip dasar penanggulangan bencana di bidang SPAM, serta mampu mengumpulkan, mengelompokkan dan menganalisis data, informasi kebencanaan dalam rangka penanggulangan bencana. Memahami fenomena dan penyebab, peraturan perundang-undangan, dan proses penyusunan rencana aksi adaptasi terhadap perubahan iklim di bidang SPAM. Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelompokkan data dalam proses penyusunan rencana aksi adaptasi terhadap perubahan iklim di bidang SPAM. Memahami pelaksanaan pola Investasi, program pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan kemitraan. Memahami pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan SPAM melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan. Mengetahui penerapan dan upaya penyelesaian masalah bidang penyediaan air minum serta memahami antara keterkaitan materi yang didapatkan di kelas dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan termasuk analisis terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diusulkan rekomendasi peningkatannya, serta membuat laporan hasil kunjungan lapangan dan melaksanakan seminar. Memahami dan memberikan solusi dalam menangani kasus-kasus yang biasa terjadi dalam penyelenggaraan SPAM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Manajemen Rantai Pasok

Setelah selesai mengikuti Pelatihan, mampu dan mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pemanmgku Jabatan Supply Chain Management Construction Tingkat Dasar sesuai tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan di tempat kerja atau (kalau ada) yang tertuang dalam Standar Kompetensi Jabatan yang relevan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Manajemen Risiko Infrastruktur

- Tujuan Umum Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko Proyek Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada penyelenggaraan jasa konstruksi.- Tujuan Khusus Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tugas sebagai Pekerja Konstruksi, dengan hasil belajar sebagai berikut: 1. Mampu menjelaskan Pengantar Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 2. Mampu menjelaskan Dasar-dasar Manajemen Risiko Proyek Infrastruktur; 3. Mampu menyusun Risk Register; 4. Mampu mengimplementasikan Mitigasi Risiko pada Proyek Infrastruktur;

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Penguatan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa : Pemilihan Penyedia

Membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan pemilihan penyedia, serta pengendalian dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah di bidang konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Kepemimpinan Nasional Tk. II

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi manajerial Peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas JPT Pratama sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Pekerjaan Umum

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan substansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pola KPBU serta mampu menelaah model KPBU yang sesuai dengan karakteristik proyek infrastruktur

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Cipta Karya

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menganalisis tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Inti Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis DJCK.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengelolaan Barang Milik Negara

Meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku ASN PUPR dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian PU untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN serta pelaporannya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengawasan Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

-Pelatihan Pengawasan Konstruksi SPALD dapat menghasilkan ASN yang mampu melaksanakan pengawasan konstruksi SPALD sesuai dengan kaidah-kaidah teknis dan standar teknis penyelenggaraan SPALD.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan peserta pelatihan Studi Kelayakan Proyek Infrastruktur (SKPI). Infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan/atau perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk Kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi dalam membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur guna meningkatkan kemanfaatan infrastruktur, maka diperlukan penyediaan infrastruktur secara tepat dan baik.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian : Manajemen Kinerja ASN

Membekali peserta dengan pemahaman mengenai manajemen kinerja individu dan organisasi untuk berjalan selaras, efektif, dan terus meningkat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Kepemimpinan Administrator

Merupakan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi manajerial Peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan dengan Pemeringkatan Bintang

Peserta mampu melaksanakan uji laik fungsi jalan dengan metode pemeringkatan bintang secara teknis dan administratif dan memberikan rekomendasi penanganan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Teknis Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pengelolaan Manajemen Risiko

Mampu memahami pengaturan MR diberbagai negara termasuk Indonesia dan memahami urgensi penerapan manajemen risiko di Kementerian PU; Peserta mampu menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsipnya, serta mampu mengintegrasikan kerangka manajemen risiko dengan baik dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai dalam rangka penerapan manajemen risiko; Mampu melakukan identifikasi risiko fraud/korupsi dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan saat menyusun profil risiko di masing-masing UPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan mampu melaksanakan pengelolaan teknis pembangunan BGN.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Kepatuhan Intern

Peserta mampu memahami dan menerapkan substansi dari akar penyebab masalah atau kendala yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi serta menentukan solusi yang terbaik, mengamankan pelaksanaan dari masalah yang akan datang melalui teknik analisis pemecahan masalah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

Pelatihan Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun (Design & Build) menjadi salah satu pelatihan teknis mandatori bagi PISK Tipe A (SE Kepala BPSDM No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan bagi PISK di Kementerian PU)

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengelolaan Banjir Terpadu

Peserta mampu mengelola banjir secara terpadu sesuai dengan teknis yang baik dan benar

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Teknis Fungsional Perencana Topik Monitoring dan Evaluasi

Meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta pelatihan untuk dapat merencanakan dan melakukan kegiatan monitoring, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Pelatihan Penyelenggaraan Prasarana Strategis dapat menghasilkan ASN yang mampu memahami tugas pokok dan fungsi prasarana strategis

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan

peserta pelatihan mampu menyusun Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Perencanaan Drainase Perkotaan

setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta mampu melaksanakan perencanaan teknis drainase perkotaan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beraspal (Asphalt Mixing Plant)

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menerapkan standar pemeriksaan kelaikan operasi unit produksi campuran beraspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Peserta mampu memahami prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta menerapkan prinsip hukum dan metode alternatif penyelesaian sengketa secara tepat dalam konteks tugas peserta.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Inovasi Teknologi dan Manajemen Bidang SPAM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menerapkan penyelenggaraan SPAM yang inovatif, efisien dan efektif serta mampu melaksanakan Bantuan Teknis Implementasi Inovasi Efisiensi Energi, NRW dan Otomasi Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) pada Pengelola SPAM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Operasi dan Pemeliharaan Bendungan

Peserta mampu memahami dan memelihara bendungan sesuai dengan teknis yang baik dan benar.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Peserta mampu memahami keterpaduan dalam tata kelola sumber daya air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan Klasikal (Tatap Muka secara Offline) ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pendekatan GIS untuk pengembangan infrastruktur wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami NSPK dalam perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan, serta pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengenalan Preservasi Jalan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pekerjaan preservasi jalan dalam rangka mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Rekayasa Nilai (Value Engineering)

- Setelah mengikuti pelatihan Rekayasa Nilai (Value Engineering), peserta mampu melaksanakan penyusunan dan pengendalian kontrak pekerjaan konstruksi sesuai dengan regulasi yang berlaku. - Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tugas sebagai Pekerja Konstruksi dengan hasil belajar sebagai berikut: 1. Menjelaskan konsep, asas, regulasi, struktur, serta mekanisme Rekayasa Nilai (Value Engineering) secara menyeluruh, dan mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sesuai peraturan yang berlaku; 2. Menyusun dokumen kontrak kerja konstruksi; 3. Melaksanakan kontrak kerja konstruksi; 4. melaksanakan proses penyelesaian kontrak kerja konstruksi secara sistematis, mulai dari PHO hingga FHO, termasuk pengendalian mutu, pelaksanaan masa pemeliharaan, penanganan CCO, serta pemenuhan seluruh kewajiban administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Menjelaskan Prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta menerapkan prinsip hukum dan metode alternatif penyelesaian sengketa secara tepat dalam konteks tugas peserta; 6. Menjelaskan, dan menganalisis prinsip, tahapan, serta mekanisme penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, sesuai ketentuan hukum dan praktik terbaik di bidang jasa konstruksi; 7. Menerapkan pendekatan preventif dalam mitigasi sengketa serta menyusun dokumen administrasi penyelesaian sengketa sesuai standar peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengantar Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami GIS untuk pendekatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Bangunan Gedung Hijau

Menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau di masing-masing daerahnya, dan mampu melaksanakan ketentuan penilaian kinerja pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan dan pembongkaran bangunan gedung hijau, H2M, kawasan hijau, sertifikasi serta pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Desain Embung

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menganalisis desain embung

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Aparatur Sipil Negara (ASN) Berintegritas

Melalui kelas ini, KawanAksi diharapkan mampu memahami dan menolak berbagai bentuk praktik korupsi, menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap tindakan pelayanan publik, serta menjadi teladan dan agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan dipercaya masyaratPembelajaran digital “ASN Berintegritas” dirancang dalam 6 (enam) modul dengan total 6 (enam) Jam Pembelajaran (JP). Kelas ini dibagi ke dalam 8 bagian.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Spatial Corners PU Episode 03 - SARFlood Series: Pemetaan Banjir dengan Sentinel-1 SAR Menggunakan Teknik Thresholding dan Supervised Machine Learning

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data spasial di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Kompetensi PBJP untuk PPK Tipe C (PBJP Level-2)

Pelatihan Teknis Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa adalah proses belajar mengajar dengan menggunakan teknis dan Model tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melaksanakan tugas sebagai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Preservasi Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu melaksanakan pekerjaan preservasi jembatan yang meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta tanggap darurat dan pasca bencana

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beton (Batching Plant)

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu melakukan pemeriksaan standar kelaikan operasi unit produksi campuran beton (Batching Plant).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

SMKK Jenjang Ahli Madya Keselamatan Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan SMKK peserta mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian melaksanakan norma K3 dalam pelaksaan konstruksi bidang PUPR serta meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 Konstruksi bidang PUPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengenalan Preservasi Jalan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar pekerjaan preservasi jalan dalam rangka mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Manajemen Komunikasi Publik

Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam mengelola komunikasi publik secara efektif, strategis, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun dan menyampaikan pesan yang tepat sasaran, membangun kepercayaan publik, serta merespons isu dan dinamika opini publik secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Manajemen Komunikasi Publik

Pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam mengelola komunikasi publik secara efektif, strategis, dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyusun dan menyampaikan pesan yang tepat sasaran, membangun kepercayaan publik, serta merespons isu dan dinamika opini publik secara profesional.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung

Pelatihan Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung dapat menghasilkan ASN yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan kerusakan bangunan gedung mulai dari identifikasi kerusakan, penilaian & penetapan tingkat kerusakan, perhitungan kebutuhan biaya penanganan, hingga penyusunan laporan pemeriksaan sesuai standar teknis dan regulasi saat ini

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Operasi dan Pemeliharaan Pantai

Peserta mampu menjelaskan dan menerapkan pengoperasian dan pemeliharaan di dalam sub sektor pantai.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Sistem Akuntansi Instansi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi laporan keuangan di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

SMKK Jenjang Ahli Madya Keselamatan Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan SMKK peserta mampu meningkatkan keterampilan dan keahlian melaksanakan norma K3 dalam pelaksaan konstruksi bidang PUPR serta meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 Konstruksi bidang PUPR.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengadaan Barang/Jasa Level 3 (PPK Tipe B)

- Untuk menjamin sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pelatihan pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu program pelatihan fungsional dan program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen. Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kamus kompetensi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan standar kompetensi jabatan Pejabat Pembuat Komitmen.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengangkatan Pertama Jafung Penata Laksana Jalan dan Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan tugas jabatan fungisonal penata laksana jalan dan jembatan yang meliputi: Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis, Pelaksanaan, Pengawasan, serta Pembinaan dan Pengaturan sesuai dengan jenjang jabatannya.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menerapkan kegiatan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi irigasi

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Penanganan Tanah Problematik pada Struktur Jalan (Advance)

Peserta diharapkan mampu mengevaluasi teknologi penanganan permasalahan konstruksi jalan di atas tanah problematik yang sesuai dengan kondisi di lapangan dan berdasarkan pada pedoman yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Peserta mampu memahami prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta menerapkan prinsip hukum dan metode alternatif penyelesaian sengketa secara tepat dalam konteks tugas peserta.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Perencanaan Teknis Air Tanah

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami teori dasar perencanaan teknis air tanah

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Divisi 3 – Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep, metode, dan standar pelaksanaan pekerjaan tanah & geosintetik

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengenalan Perancangan Teknis Jembatan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami perancangan teknis jembatan, bahan material dan peralatan jembatan untuk pembangunan jembatan baru, duplikasi, dan penggantian struktur jembatan yang meliputi aspek topografi, geometri, geoteknik, struktur, hidrologi, dan lingkungan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Pengantar Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami GIS untuk pendekatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Penyelenggaraan Proyek Infrastruktur PUPR dengan Metodologi Building Information Modeling (BIM)

Setelah mengikuti pelatihan perencanaan konstruksi dengan sistem tekonologi BIM peserta mampu melakukan upaya menyeluruh terkati pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan dalam rangka penerapan sistem teknologi building information modeling (BIM) mulai dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan hingga tahap monitoring

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Bangunan Gedung Hijau

Menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau di masing-masing daerahnya, dan mampu melaksanakan ketentuan penilaian kinerja pada tahap pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan dan pembongkaran bangunan gedung hijau, H2M, kawasan hijau, sertifikasi serta pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung hijau

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung

Pelatihan Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung dapat menghasilkan ASN yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan kerusakan bangunan gedung mulai dari identifikasi kerusakan, penilaian & penetapan tingkat kerusakan, perhitungan kebutuhan biaya penanganan, hingga penyusunan laporan pemeriksaan sesuai standar teknis dan regulasi saat ini

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pavement Quality Management System (PQMS)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu memahami Sistem Manajemen Mutu Perkerasan sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang ditetapkan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pengadaan Barang/Jasa Level 3 (PPK Tipe B)

- Untuk menjamin sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pelatihan pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu program pelatihan fungsional dan program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen. Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kamus kompetensi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan standar kompetensi jabatan Pejabat Pembuat Komitmen.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pelaksanaan Anggaran (Distance Learning)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penataan/penelaahan keuangan terkait pelaksanaan anggaran di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build)

Pelatihan Pelaksanaan Konstruksi Terintegrasi Rancang & Bangun (Design & Build) menjadi salah satu pelatihan teknis mandatori bagi PISK Tipe A (SE Kepala BPSDM No. 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan bagi PISK di Kementerian PU)

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Manajemen Konstruksi

Setelah mengikuti diklat ini, peserta diharapkan mampu mengetahui Sistem dan Tata Laksana suatu proyek konstruksi, yang mencakup perencanaan organisasi, perencanaan waktu, perencanaan metoda, perencanaan biaya, berikut sistem kontrol dan pelaksanaannya di lapangan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Penjamin Mutu Campuran Beraspal pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

Peserta mampu melakukan pengujian laboratorium campuran beraspal bahan dalam penerapan pemenuhan persyaratan pengujian bahan konstruksi jalan dan jembatan sesuai spesifikasi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Jenjang Ahli Muda Keselamatan Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ( Ahli K3 Konstruksi), diharapkan peserta mampu merencanakan, mengawasi penerapan SMKK, dan melaksanakannya, serta peserta mampu menerapkan subtansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan SMKK.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Penilikan Bangunan Gedung

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas sebagai penilik bangunan gedung.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Divisi 4 – Pekerjaan Preventif

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami prinsip, jenis, dan tujuan pekerjaan preventif perkerasan jalan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Geographic Information System (GIS) Tingkat Dasar

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan mampu menerapkan pendekatan GIS untuk pengembangan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Perencanaan Teknis Air Tanah

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu memahami teori dasar perencanaan teknis air tanah

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengelolaan Banjir Terpadu

Setelah mengikuti pelatihan ini, Peserta mampu memahami teori dasar pada pengelolaan banjir secara terpadu

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level - 1 dan Uji Sertifikasi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan mampu melakukan kegiatan pengadaan yang mempunyai spesifikasi sederhana/tidak kompleks secara efisien dan efektif

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Operasi dan Pemeliharaan Bendungan

Peserta mampu memahami dan memelihara bendungan sesuai dengan teknis yang baik dan benar.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Inovasi Teknologi dan Manajemen Persampahan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam hal berikut;Memahami perkembangan inovasi teknologi terbaru di bidang persampahan (teknologi daur ulang, waste-to-energy, dan digitalisasi sistem pengelolaan).Merencanakan strategi manajemen persampahan yang sesuai dengan kondisi lokal dan regulasi nasional. Melaksanakan program pengelolaan persampahan yang terukur, ramah lingkungan, dan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pelaksanaan Anggaran (Distance Learning)

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penataan/penelaahan keuangan terkait pelaksanaan anggaran di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Sistem Akuntansi Instansi

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi laporan keuangan di unit kerjanya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Training of Trainer (ToT) bagi Pengajar

untuk menyiapkan para trainer/ fasilitator yang handal, yang memiliki kemampuan dalam memahami prinsip dasar, model, dan metode pelatihan, mengajar/menyampaikan materi dengan baik, menganalisa dan merancang kebutuhan pelatihan, serta memahami dimensi-dimensi efektif sebagai trainer/ fasilitator yang sesuai dengan tuntutan yang ada pada era saat ini

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Divisi 2 – Drainase

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep, metode, dan standar pelaksanaan pekerjaan drainase.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Perencanaan Teknis Sungai

Pelatihan ini peserta diharapkan mampu memahami tata cara perencanaan teknis sungai sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Penilik Jalan

Setelah mengikuti Pelatihan Dasar Penilikan Jalan, peserta diharapkan mampu menerapkan Norma, Standar, Prosedur Dan Tata Kerja Penilikan Jalan di Bidang Bina Marga

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Pengadaan Barang/Jasa Level 3 (PPK Tipe B)

- Untuk menjamin sumber daya manusia pengadaan barang/jasa yang kompeten, diperlukan penyelenggaraan Pelatihan pengadaan barang/jasa yang berkualitas. Terdapat 2 (dua) jenis Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun oleh pusat pelatihan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu program pelatihan fungsional dan program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu program pelatihan teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disusun yaitu pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen. Pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen merupakan pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kamus kompetensi teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan standar kompetensi jabatan Pejabat Pembuat Komitmen.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Terpadu dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan Mampu Memahami Proses Perencanaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Pendekatan Pengembangan Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pengenalan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan, Divisi 5 – Perkerasan Berbutir Dan Beton Semen

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami jenis, fungsi, dan ketentuan teknis perkerasan berbutir serta perkerasan beton semen

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pejabat Inti Satuan Kerja Sektoral Bidang Bina Marga

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menganalisis perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan konstruksi jalan dan jembatan, dengan tetap memperhatikan keselamatan bidang Bina Marga Pada keseluruhan tahapannya.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Hukum Kontrak Kerja Konstruksi

Peserta mampu memahami prinsip dasar penyelesaian sengketa kontrak konstruksi, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab sengketa, serta menerapkan prinsip hukum dan metode alternatif penyelesaian sengketa secara tepat dalam konteks tugas peserta.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Manajemen Rantai Pasok

Setelah selesai mengikuti Pelatihan, mampu dan mau melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pemanmgku Jabatan Supply Chain Management Construction Tingkat Dasar sesuai tuntutan kompetensi yang dipersyaratkan di tempat kerja atau (kalau ada) yang tertuang dalam Standar Kompetensi Jabatan yang relevan

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Tata Persuratan dan Kearsipan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan tata persuratan dan kearsipan di unit kerjanya sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Preservasi Jalan

Peserta mampu menerapkan/melaksanakan preservasi jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan preventif, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Jalan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melaksanakan pengawasan konstruksi bidang jalan sesuai hasil perencanaan teknis dan spesifikasi (mutu bahan, metode pelaksanaan dan kualitas hasil kerja), waktu dan biaya, serta tertib administrasi

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Estimasi Biaya Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi, diharapkan peserta mampu melaksanakan perhitungan biaya perkiraan pekerjaan bidang konstruksi, dan menerapkan subtansi dari biaya penerapan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi).

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Dasar Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

Meningkatkan pengetahuan tentang tugas, fungsi dan peran sebagai Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Training of Trainer (ToT) bagi Pengajar

untuk menyiapkan para trainer/ fasilitator yang handal, yang memiliki kemampuan dalam memahami prinsip dasar, model, dan metode pelatihan, mengajar/menyampaikan materi dengan baik, menganalisa dan merancang kebutuhan pelatihan, serta memahami dimensi-dimensi efektif sebagai trainer/ fasilitator yang sesuai dengan tuntutan yang ada pada era saat ini

Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen

Operasi dan Pemeliharaan Rawa

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Operasi dan Pemeliharaan Rawa

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pemeriksaan Jembatan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan pemeriksaan jembatan khusus

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Fungsional Arsiparis Keahlian

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai Pejabat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Spesifikasi Umum untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan

Peserta diharapkan mampu memahami Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan Dan Jembatan terkait perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, preservasi, dan pengawasan konstruksi jalan dan jembatan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung

Pelatihan Pemeriksaan Kerusakan Bangunan Gedung dapat menghasilkan ASN yang kompeten dalam melaksanakan pemeriksaan kerusakan bangunan gedung mulai dari identifikasi kerusakan, penilaian & penetapan tingkat kerusakan, perhitungan kebutuhan biaya penanganan, hingga penyusunan laporan pemeriksaan sesuai standar teknis dan regulasi saat ini

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Pengelolaan Hidrologi dan Pemantauan Kualitas Air

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta memiliki Kompetensi dalam Pengelolaan Hidrologi dan Pemantauan Kualitas Air

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Cipta Karya

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menganalisis tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Inti Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis DJCK.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Penilikan Bangunan Gedung

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tugas sebagai penilik bangunan gedung.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Audit Keselamatan Jalan

Peserta mampu melaksanakan prinsip-prinsip jalan berkeselamatan dan prosedur audit keselamatan jalan sesuai dengan NSPM yang berlaku

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Bidang Manajemen

Untuk meningkatkan profesionalitas khususnya kasatker dan PPK dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penguatan birokrasi untuk mewujudkan good corporate governance.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Inovasi Teknologi dan Manajemen Bidang SPAM

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu menerapkan penyelenggaraan SPAM yang inovatif, efisien dan efektif serta mampu melaksanakan Bantuan Teknis Implementasi Inovasi Efisiensi Energi, NRW dan Otomasi Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) pada Pengelola SPAM.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Peserta pelatihan mampu menerapkan proses Evaluasi Kebermanfaatan Infrastruktur Pekerjaan Umum Berbasis Pengembangan Wilayah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Penyelenggaraan Prasarana Strategis

Pelatihan Penyelenggaraan Prasarana Strategis dapat menghasilkan ASN yang mampu memahami tugas pokok dan fungsi prasarana strategis

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IX Jayapura

Operasi dan Pemeliharaan Bendungan

Peserta mampu memahami dan memelihara bendungan sesuai dengan teknis yang baik dan benar.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk membekali pegawai yang baru diangkat dengan pemahaman menyeluruh mengenai nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsi ASN dalam birokrasi pemerintahan, serta hak dan kewajiban PPPK sesuai regulasi. Melalui orientasi ini diharapkan PPPK mampu beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi, menginternalisasi etika pelayanan publik, dan siap berkontribusi secara profesional dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Massive Coaching Clinic Pegawai Pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum Gelombang II Tahun 2026

Maksud Kegiatan ini adalah membangun sistem manajemen SDM berbasis Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan motivasi intrinsik kepada peserta dalam mengoptimalkan potensi dan kompetensi berdasarkan hasil asesmen serta menyusun rencana pengembangan individu (RPI).

Pusat Pengelolaan Talenta

Pendampingan Penyelenggaraan Pemanfaatan Microsoft Teams

Seluruh peserta diharap bisa mengoperasikan Aplikasi Microsoft Teams mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaannya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasirangan (Semangat Berbagi Solusi dan Informasi Pengadaan) #17 - Implementasi Verifikasi Kualifikasi Peserta Tender/Seleksi pada Aplikasi SIKAP

Meningkatkan pengetahuan, berbagi informasi dan solusi dalam dunia pengadaan barang/jasa, serta diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja serta memperkuat sinergi, persamaan persepsi antar pemangku kepentingan tender/seleksi di Kementerian Pekerjaan Umum sehingga menghasilkan konstruksi yang baik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan

Training Microsoft 365 - Episode 1 Tahun 2026

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penggunaan Microsoft 365 serta literasi digital bagi seluruh pegawai Kementerian Pekerjaan Umum

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Webinar Series Kepatuhan Intern dan Tata Kelola Bina Konstruksi (KITABina) dengan tema Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya

Memberikan penguatan pemahaman terkait Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2029 tentang Pelaporan Gratifikasi, terutama pada momen Hari Raya

Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Webinar Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Pedoman Studi Kelayakan Proyek Jalan

Meningkatkan pemahaman teknis satuan kerja dalam penerapan standar perencanaan, investigasi teknis, akuisisi dan pengolahan data, pengendalian mutu (QA/QC), validasi, serta pelaporan.

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Talents Mapping Talk: Menggali Potensi, Menguatkan Kinerja

SINAU (Sharing Ilmu, Ngobrol Asyik, dan Usul) bertujuan memberikan pemahaman dan berdiskusi terkait peraturan di bidang pengadaan barang/jasa dan umum.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan seluruh pegawai terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2022 sekaligus memitigasi risiko penerimaan gratifikasi ilegal menjelang Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar lainnya, sehingga mampu memperkuat budaya integritas yang bersih di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya serta memastikan setiap pegawai memahami tata cara pelaporan melalui kanal resmi yang tersedia

Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya

Bimbingan Teknis Karya Tulis/Ilmiah JF Bidang BGPL

Maksud dari kegiatan Bimbingan Teknis Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah untuk memberikan fasilitasi dan penguatan kapasitas kepada Pejabat Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, khususnya Pejabat Fungsional Ahli Muda, dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah yang sesuai dengan spesialisasi jabatan serta kebutuhan unit kerja dan organisasi. Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Pejabat Fungsional Bidang BGPL dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah sesuai kaidah penulisan ilmiah dan etika akademik; 2. Membekali Pejabat Fungsional Ahli Muda dengan keterampilan teknis dalam mengembangkan ide, menentukan topik, serta menyusun karya tulis/karya ilmiah yang relevan dengan spesialisasi JF Bidang BGPL; dan 3. Mendorong peningkatan kualitas dokumentasi pengetahuan teknis, hasil evaluasi pelaksanaan tugas, dan praktik baik di bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan melalui karya tulis/karya ilmiah yang sistematis dan aplikatif.

Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan

Bimbingan Teknis Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran untuk Laboratorium Pengujian

Meningkatkan kompetensi teknis personel laboratorium dalam menerapkan evaluasi ketidakpastian pengukuran sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017.

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Sosialisasi Pemilahan Sampah

- Agar pengelolaan sampah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dapat menjadi lebih baik

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

Pelatihan Potensi dan Risiko Penerapan AI dalam Pelayanan Publik

Meningkatkan pemahaman peserta tentang potensi, risiko, dan penerapan AI dalam pelayanan publik secara efektif, aman, dan bertanggung jawab

Balai Teknik Air Minum

Service Excellent, VIP Protection & Safety Driving (Batch II)

Tujuan pengembangan kompetensi pada Pelatihan Service Excellent, VIP Protection & Safety Driving adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan responsif dalam mendukung kegiatan kedinasan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada pimpinan dan tamu penting. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip service excellent dalam memberikan layanan yang ramah, tepat, dan berkualitas, serta memiliki sikap profesional yang mencerminkan citra positif institusi. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman dasar mengenai aspek perlindungan dan pengamanan bagi pimpinan atau tamu penting (VIP protection), termasuk kemampuan mengenali potensi risiko serta menjalankan prosedur pendampingan secara tepat. Pada aspek safety driving, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan peserta dalam menerapkan teknik berkendara yang aman dan defensif, sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama perjalanan dinas. Dengan demikian, pegawai diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas kegiatan kedinasan secara aman, tertib, dan profesional. Pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan operasional, meningkatkan standar keselamatan dalam berkendara, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian PU secara lebih efektif dan berintegritas.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kepatuhan Intern

Peserta mampu memahami dan menerapkan substansi dari akar penyebab masalah atau kendala yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi serta menentukan solusi yang terbaik, mengamankan pelaksanaan dari masalah yang akan datang melalui teknik analisis pemecahan masalah.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

Beludru Bang Rico Vol 3 “Bersih Hati Tanpa Gratifikasi”

Mengetahui terkait Kerentanan gratifikasi, Mengenal dan mengendalikan gratifikasi dan Wispu sebagai kanal pelaporan fraud

Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya

Sosialisasi Visi Organisasi dan Pemetaan Isu serta Permasalahan Strategis Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengembangan SDM Kementerian PU Tahun 2026

- Mensosialisasikan visi dan misi organisasi Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR.- Melakukan pemetaan isu dan permasalahan strategis di Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendukung pencapaian visi organisasi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

DISKET BM (DISKUSI SERU KEPATUHAN INTERN) " Cegah Stres, Cerdas Emosional : Tegak Disiplin Wujudkan Kinerja Berintegritas "

Kegiatan webinar ini diselenggarakan dengan maksud memperkuat komitmen terhadap aturan kerja dan nilai – nilai kejujuran dan meningkatkan integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktotat Jenderal Bina Marga, dengan tujuan sebagai berikut:1. Memberikan pemahaman kepada ASN Direktorat Jenderal Bina Marga mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Kewajiban, Larangan hingga Hukuman Disiplin);2. Mendorong ASN untuk menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi guna mencegah tindakan korupsi, penguatan liar (pungli) serta gratifikasi sehingga meningkatkan akuntabilitas ASN;3. Menjaga kesehatan mental ASN agar mampu menghadapi tekanan tugas yang kompleks serta menghindari dampak negatif seperti stres berlebihan atau penurunan efisiensi kerja; dan4. Menguatkan ASN untuk memiliki kontrol diri, empati dan berkemampuan komunikasi yang baik dan berinteraksi dalam organisasi.

Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Marga

Bimbingan Teknis Penggunaan Microsoft Teams

Mengoptimalisasi pemanfaatan platform Microsoft Teams sebagai sarana pembelajaran dan kolaborasi digital

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung

Refreshment atau Pembekalan Evaluasi Penyelenggaraan SAKIP di Badan Pengembangan SDM

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu: Meningkatkan pengetahuan terkait evaluasi SAKIP.

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Goal Setting and Getting Things Done (Kelas III)

Tujuan pengembangan kompetensi pada Pelatihan Goal Setting and Getting Things Done adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menetapkan tujuan kerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja organisasi, serta mampu mengelola pelaksanaan tugas secara efektif hingga mencapai hasil yang optimal. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan teknik penetapan tujuan kerja yang terarah, menyusun prioritas pekerjaan secara sistematis, serta menerapkan strategi pengelolaan waktu dan tugas yang efektif. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam merencanakan langkah-langkah kerja yang terstruktur, menjaga fokus dan konsistensi dalam menyelesaikan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas individu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pengembangan kompetensi ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam mengelola target kerja secara lebih terencana dan akuntabel, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, pegawai diharapkan mampu bekerja secara lebih efektif, disiplin, dan berorientasi pada hasil, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Teknis Perencanaan Kebutuhan ASN

Membekali peserta dengan pemahaman mengenai analisis jabatan, analisis beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai, serta penyusunan formasi dan peta jabatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah III Jakarta

Refreshment Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Anggaran, dan Pengelolaan BMN

Meningkatkan kompetensi dalam hal pengadaan barang/jasa, pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan BMN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Webinar Membangun Ketangguhan Nusantara: Pembelajaran dan Solusi Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar

Memberikan pemahaman kepada peserta Webinar tentang Penanganan Pasca Bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat khususnya pada bidang sanitasi.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

- Meningkatkan kompetensi Tata Naskah Dinas bagi JF Arsiparis serta Sekretaris dan atau petugas pengolah persuratan pimpinan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

BIMBINGAN TEKNIS MODEL NERACA AIR DENGAN SWAT+

Memperoleh pemahaman dan keterampilan dalam pemodelan neraca air menggunakan SWAT+, serta menghasilkan simulasi model hidrologi DAS berdasarkan data spasial dan hidroklimatologi.

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air

Webinar Business Matching: Produk Jembatan Rangka Baja & Produk Aspal Unggulan

Kegiatan webinar ini bertujuan untuk:1. Meningkatkan pemahaman teknis terkait Jembatan Rangka Baja dan Produk-produk Aspal Unggulan.2. Memberikan wawasan mengenai pengaruh pelaksanaan, lingkungan, dan curing terhadap kualitas jeembatan rangka baja dan juga aspal-aspal unggulan.3. Mendukung kegiatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali dalam meningkatan kualitas jalan dan jembatan di jalan nasional Jawa Timur dan Bali.4. Memperkuat sinergi antara PT. Indo Skala Perkasa, PT. Baria Bulk Terminal dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali

Teknis Fungsional Pengelolaan Keuangan APBN

Membekali peserta dengan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Service Excellent, VIP Protection & Safety Driving (Batch I)

Tujuan pengembangan kompetensi pada Pelatihan Service Excellent, VIP Protection & Safety Driving adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam memberikan pelayanan yang profesional, aman, dan responsif dalam mendukung kegiatan kedinasan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada pimpinan dan tamu penting.Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip service excellent dalam memberikan layanan yang ramah, tepat, dan berkualitas, serta memiliki sikap profesional yang mencerminkan citra positif institusi. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman dasar mengenai aspek perlindungan dan pengamanan bagi pimpinan atau tamu penting (VIP protection), termasuk kemampuan mengenali potensi risiko serta menjalankan prosedur pendampingan secara tepat.Pada aspek safety driving, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan peserta dalam menerapkan teknik berkendara yang aman dan defensif, sehingga dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama perjalanan dinas. Dengan demikian, pegawai diharapkan mampu mendukung kelancaran mobilitas kegiatan kedinasan secara aman, tertib, dan profesional.Pengembangan kompetensi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan operasional, meningkatkan standar keselamatan dalam berkendara, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian PU secara lebih efektif dan berintegritas.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Spatial Corners PU Episode 02 : Pemanfaatan Citra Radar untuk Pemantauan Deformasi di Area Urban Menggunakan Python di Google Colab

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data spasial di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pengelolaan Barang Milik Negara

Meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku ASN PUPR dalam pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian PU untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN serta pelaporannya

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VIII Makassar

Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking (Kelas III)

Tujuan pengembangan kompetensi pada Pelatihan Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyampaikan informasi, gagasan, dan hasil pekerjaan secara jelas, terstruktur, dan profesional. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip komunikasi efektif serta menerapkannya dalam berbagai situasi kerja, baik dalam komunikasi internal organisasi maupun dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan public speaking yang meliputi teknik menyusun materi presentasi yang sistematis, penggunaan bahasa verbal dan nonverbal yang tepat, serta pengelolaan rasa percaya diri saat berbicara di depan audiens. Pengembangan kompetensi ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam menyampaikan paparan, laporan hasil pengawasan, maupun hasil analisis secara persuasif dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung proses koordinasi, pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi secara efektif. Dengan demikian, pegawai diharapkan mampu meningkatkan kualitas komunikasi profesional yang pada akhirnya berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Manajemen Pengembangan SDM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menselaraskan strategi pelaksanaan pengembangan ASN di unit kerjanya dengan konsep pengembangan SDM serta kebijakan dan strategi pengembangan ASN Kementerian PU dengan baik.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah I Medan

Manajemen Pengembangan SDM

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menselaraskan strategi pelaksanaan pengembangan ASN di unit kerjanya dengan konsep pengembangan SDM serta kebijakan dan strategi pengembangan ASN Kementerian PU dengan baik.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah II Palembang

Bimtek Pemetaan Isu dan Permasalahan Strategis Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengembangan SDM 2026

Peserta Mampu Memahami isu isu yang yg terjadi di lingkup nasionalmeningkatkan profesionalitas, kinerja, dan integritas aparatur guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, serta adaptif terhadap perubahan. Ini merupakan hak sekaligus kewajiban ASN untuk memastikan kemampuan kerja relevan dengan tuntutan organisasi dan memperkuat kapasitas SDM dalam birokrasi modern

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VI Surabaya

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Jenjang Ahli Muda Keselamatan Konstruksi

Setelah mengikuti pelatihan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ( Ahli K3 Konstruksi), diharapkan peserta mampu merencanakan, mengawasi penerapan SMKK, dan melaksanakannya, serta peserta mampu menerapkan subtansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan SMKK.

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah VII Banjarmasin

ASIK BICARA #4: Pahami Komitmen, Amankan Anggaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep dan dasar hukum komitmen anggaran Memahami pengertian komitmen anggaran, dasar timbulnya hak tagih, serta landasan hukum komitmen dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memahami jenis-jenis komitmen anggaran Mengidentifikasi jenis komitmen anggaran yang meliputi: a. Komitmen dalam bentuk kontrak b. Komitmen dalam bentuk penetapan keputusan 3. Memahami bentuk dan dokumen komitmen Mampu mengenali dan memahami bentuk serta karakteristik dokumen komitmen, antara lain: a) Bukti pembelian/pembayaran b) Kuitansi c) Surat Perintah Kerja (SPK) d) Surat perjanjian e) Surat/bukti pesan 4. Memahami batasan nilai dan penggunaan masing-masing jenis kontrak Memahami batasan nilai pengadaan dan penggunaan jenis kontrak sesuai ketentuan, serta implikasinya terhadap proses penganggaran dan pembayaran. 5. Memahami penatausahaan dan pendaftaran komitmen Mampu memahami proses penatausahaan komitmen, termasuk pendaftaran supplier dan kontrak, penerbitan nomor register, serta kewajiban pendaftaran kontrak ke KPPN melalui sistem yang berlaku. 6. Memahami keterkaitan komitmen dengan proses pembayaran dan tagihan Memahami hubungan antara komitmen anggaran dengan pengajuan tagihan, dokumen pendukung pembayaran, serta mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran. 7. Mengidentifikasi risiko dan kesalahan umum dalam pengelolaan komitmen Mampu mengenali potensi kesalahan dan risiko dalam pengelolaan komitmen anggaran serta memahami langkah mitigasi untuk mencegah permasalahan administrasi dan keuangan.

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tadaa!:Tanya Pengadaan Episode 13- Reviu Rancangan Kontrak Konstruksi dalam Pengadaan Jasa Konstruksi untuk Pokja Pemilihan beserta Tim Pelaksana/Tim Peneliti di Kementerian PU

-Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaksanaan kontrak konstruksi, khususnya mengenai Tata Cara Reviu Rancangan Kontrak Konstruksi

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Goal Setting and Getting Things Done (Kelas I)

Tujuan pengembangan kompetensi pada Pelatihan Goal Setting and Getting Things Done adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menetapkan tujuan kerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja organisasi, serta mampu mengelola pelaksanaan tugas secara efektif hingga mencapai hasil yang optimal.Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan teknik penetapan tujuan kerja yang terarah, menyusun prioritas pekerjaan secara sistematis, serta menerapkan strategi pengelolaan waktu dan tugas yang efektif. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam merencanakan langkah-langkah kerja yang terstruktur, menjaga fokus dan konsistensi dalam menyelesaikan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas individu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.Pengembangan kompetensi ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam mengelola target kerja secara lebih terencana dan akuntabel, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, pegawai diharapkan mampu bekerja secara lebih efektif, disiplin, dan berorientasi pada hasil, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Goal Setting and Getting Things Done (Kelas II)

Tujuan pengembangan kompetensi pada Pelatihan Goal Setting and Getting Things Done adalah untuk meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam menetapkan tujuan kerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja organisasi, serta mampu mengelola pelaksanaan tugas secara efektif hingga mencapai hasil yang optimal. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan teknik penetapan tujuan kerja yang terarah, menyusun prioritas pekerjaan secara sistematis, serta menerapkan strategi pengelolaan waktu dan tugas yang efektif. Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan dalam merencanakan langkah-langkah kerja yang terstruktur, menjaga fokus dan konsistensi dalam menyelesaikan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas individu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pengembangan kompetensi ini juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pegawai dalam mengelola target kerja secara lebih terencana dan akuntabel, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian, pegawai diharapkan mampu bekerja secara lebih efektif, disiplin, dan berorientasi pada hasil, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian PU.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pengenalan Fitur dan Simulasi Penggunaan Microsoft Teams

- Peserta diharapkan mampu memahami dan menggunakan fitur utama pada aplikasi Microsoft Teams

Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah V Yogyakarta

Perhitungan Kerugian Negara (PKN)

Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara (PKKN)Secara garis besar, pelatihan ini bertujuan untuk mentransformasi kapabilitas auditor Itjen PU dari pengawasan rutin berbasis kepatuhan menjadi pengawasan investigatif yang mampu menyajikan nilai kerugian negara secara nyata dan pasti.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sosialisasi Keputusan Menteri PU No 33 Tahun 2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi

Sosialisasi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2025 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Kualifikasi Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi bertujuan untuk:Meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap substansi dan ruang lingkup pengaturan besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi sesuai dengan Kepmen PU Nomor 33 Tahun 2025.Menyamakan persepsi dalam penerapan kebijakan remunerasi tenaga kerja konstruksi, khususnya pada paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi.Memberikan pedoman penerapan besaran remunerasi minimal dalam penyusunan perencanaan biaya, dokumen pengadaan, dan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi konstruksi.Mendukung kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah.Mendorong penerapan remunerasi yang wajar dan berkeadilan guna meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan, dan kualitas kinerja tenaga ahli konstruksi.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi